Menyoal Pilkada Langsung

Di Indonesia, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan sejarah baru dalam era otonomi daerah, sebagai konsekuensi dikeluarkannya UU No.32/2004, Perpu No.3/2005, PP No.6/2005 dan PP No.17/2005. UU tersebut ‘memerintahkan’, bahwa “kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung…”. Maka, saat ini kita saksikan, Pilkada digelar di sejumlah provinsi dan kota/kabupaten. Tahun 2008 misalnya, akan dilaksanakan 160 Pilkada di 13 Provinsi, 112 Kabupaten dan 35 Kota. Itu artinya, tahun ini saja hampir 3 hari sekali orang Indonesia mengikuti Pilkada.Jangan tanya, berapa biaya yang keluar untuk Pilkada. Pasti sangatlah besar. Sekadar gambaran, Provinsi Jawa Barat yang [akan] melangsungkan Pilkada pada 13 April mendatang membutuhkan anggaran sekitar 600 milyar, dengan asumsi Rp 17.500 per-orang untuk 28,12 juta orang jumlah pemilih. Perlu diketahui,

Indonesia memiliki 33 Provinsi dan sekitar 440 kota/kabupaten. Perlu juga dicatat, biaya tersebut belum termasuk biaya kampanye para kandidat yang masing-masing pasangan calon bisa menghabiskan dana milyaran hingga puluhan milyar rupiah. Sehingga, kalau dikalkulasikan angkanya mencapai angka trilyunan rupiah. Angka yang sangat, bahkan terlalu besar, apalagi di tengah jutaan masyarakat yang masih mengalami kemiskinan, menderita gizi buruk, bahkan mati karena kelaparan.

Berbicara Pilkada, tentu tidak hanya berbicara kepala daerah dan berapa uang yang dikeluarkan untuk jabatannya, tapi juga ekses sosial yang ditimbulkan, karena tidak jarang Pilkada malah menyisakan sengketa dan konflik horizontal. Bahkan menurut Mendagri, Mardiyanto, semenjak Juni 2005 sampai Maret 2008, dari 349 daerah yang dilaksanakan Pilkada, sebanyak 179 Pilkada di antaranya terjadi sengketa.

Menyoal Pilkada

Tentu, masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap Pilkada. Harapan akan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Sederhana saja, mereka ingin dengan pemimpin baru masyarakat menjadi sejahtera, keamanan terjamin, masyarakat pintar dan cerdas, keluarga sehat, beribadah tenang, dan sejumlah harapan lainnya. Maka, pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah, mampukah Pilkada membawa masyarakat menuju kondisi yang lebih baik? Jawabannya, –mungkin—ada dalam uraian saya berikut ini;

Pertama, dalam hal kesejahteraan rakyat. Pemilu atau Pilkada sebagai cara untuk memilih kepala daerah adalah satu hal. Sementara kesejahteraan rakyat adalah hal yang lain. Bahkan, yang terjadi saat ini, Pilkada dipandang hanya menguatkan ekonomi politik oligarkis. Artinya, hanya orang-orang yang punya uang banyak atau dekat dengan orang-orang berduit yang mungkin terpilih. Akibatnya, ‘aspirasi’ yang paling pertama didengar oleh pejabat hasil Pemilu atau Pilkada adalah suara para pemilik modal atau penyandang dana kampanye. Sementara, kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat akan sangat sulit direalisasikan.

Kedua, Pilkada tidak menjamin dan sulit menghasilkan pemimpin yang berkualitas, karena–sebagaimana point pertama–, orang yang sebenarnya berkualitas, hanya karena tidak memiliki ‘mahar politik’ atau kendaraan politik, tidak bisa maju sebagai kandidat, bersaing dengan pasangan lain yang memiliki akses dana besar. Kalaupun calon independen disetujui elite di DPR, bagaimana mungkin mengenalkan diri ke publik agar masyarakat memilihnya, kalau tidak ada biaya kampanye dan sosialisasi?

Ketiga, Pilkada tidak serta merta akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul diinginkan oleh rakyat, karena—hingga saat ini—masyarakat hanya ‘dipaksa’ untuk memilih paket pasangan yang sudah ada, yang sudah ditentukan oleh Partai Politik. Itulah sebabnya, saat ini yang terjadi adalah ‘kedaulatan partai politik’, bukan kedaulatan rakyat. Jadi sesungguhnya yang disebut demokrasi pun ternyata tidak demokratis juga.

Keempat, para kandidat dalam Pemilu atau Pilkada, lazimnya harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit, milyaran hingga puluhan milyar rupiah. Di sisi lain, menurut PP 109/2000 ditetapkan, gaji pokok gubernur Rp 3 juta per bulan. Jika ditambah dengan tunjangan-tunjangan, jumlahnya sekitar Rp 25 hingga 30 jutaan per bulan. Maka, kalaupun semua uang itu ditabung selama lima tahun—tanpa dikurangi pengeluaran-pengeluaran pribadi—maksimal uang yang terkumpul hanya Rp 1,8 milyar. Lalu,–mohon maaf—mewakili pertanyaan banyak orang, “darimana menutupi ‘mahar politik’, biaya kampanye, dan biaya lainnya kalau gaji yang diakumulasikan selama 5 tahun sekalipun, hanya 1,8 milyar?” Lalu, kapan waktu kepala daerah memikirkan urusan rakyat?

Menentukan Kepala Daerah dalam Islam

Dalam Islam, kepala daerah (wali) adalah jabatan yang ditunjuk oleh khalifah (Kepala Negara), tentu dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ketika Rasulullah saw. telah hijrah ke Madinah, Beliau langsung menjalankan aktivitas sebagai kepala pemerintahan, diantaranya dengan mengangkat para wali (gubernur).

Rasulullah saw. mengangkat Utbah bin Usaid menjadi gubernur di Kota Makkah tidak lama setelah menaklukkannya. Setelah Badzan bin Sasan memeluk Islam, mengangkat Muadz bin Jabal al-Khazraj menjadi gubernur Jaud, mengangkat Khalid bin Said bin ‘Ash menjadi pegawai di Shun’a’, Zayyad bin Labid bin Tsa’labah al-Anshari bertugas di Hadramaut, mengangkat Abu Musa al-Asy’ari menjadi gubernur Zabid dan And, Amru bin Ash menjadi gubernur Oman, Muhajir bin Abi Umayyah menjadi gubernur Shu’a’, Adi bin Hatim menjadi gubernur Thayyi’, dan Al-’Illa bin al-Hadhrami menjadi gubernur Bahrain.

Oleh karenanya, dalam Islam sebagaimana yang dipraktekkan oleh-contoh terbaik—Rasulullah saw, kepala daerah (wali) ditunjuk oleh Kepala Negara, dalam hal ini oleh Rasulullah saw dan diteruskan oleh para khalifah setelah beliau.

Ada beberapa hikmah atau ‘keuntungan’, jika kepala daerah (wali) ditunjuk langsung oleh kepala Negara, diantaranya:

Pertama, biayanya pasti murah dan efisien, karena –mungkin—hanya memerlukan SK (Surat Keputusan) pengangkatan, titik. Tidak ada ‘mahar politik’ dan tidak ada kampanye yang menghabiskan dana besar.Kedua, akan terjadi sinkronisasi dan harmonisasi gerak langkah antara pemerintah pusat dengan daerah. Alasannya, orang yang menunjuk (Kepala Negara) pasti –terlebih dahulu—mengenal dan mengetahui orang yang ditunjuk. Minimal kapabilitas, pemahaman, dan komitmennya.

Dimanapun dan dalam hal apapun, kekompakan dan kesolidan tim–apalagi dalam mengelola pemerintahan–, adalah modal dasar untuk menjalankan pembangunan. Jika –misalnya—gubernur, karena tidak ditunjuk Kepala Negara, dan tidak merasa berada di bawah struktur Kepala Negara, sehingga berani mengabaikan kebijakan pimpinan (yang tidak bertentangan dengan syari’ah), lalu bagaimana mungkin pembangunan akan berjalan dengan baik?

Ketiga, ada semacam anggapan, jika kepala daerah ditunjuk langsung, maka akan menghasilkan pemimpin yang tidak aspiratif. Perlu diketahui, bahwa penunjukkan kepala Negara terhadap kepala daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat (sekali lagi, yang tidak bertentangan dengan syari’ah), sehingga bisa saja seorang wali (kepala daerah) diberhentikan atau diganti jika rakyat daerah tersebut tidak menyukainya atau karena wali (kepala daerah) tersebut melakukan pelanggaran. Suara mayoritas Majelis Wilayah (MW)–yakni wakil rakyat di daerah–, tentang –misalnya—ketidaklayakan seorang wali (kepala daerah) maka mengharuskan khalifah (kepala Negara) untuk mencopot wali tersebut.

Rasulullah pernah memberhentikan ‘Ila’ bin al-Hadrami yang menjadi amil beliau di Bahrain karena utusan Abd Qays mengadukannya. Umar bin Khathab memberhentikan Saad bin Abi Waqash karena pengaduan masyarakat. Olehkarena itu, penunjukkan wali (kepala daerah) oleh kepala negara, bukan berarti tidak bisa diganggu gugat dan mengenyampingkan aspirasi serta pengaduan rakyat.

Sebaliknya, saat ini marilah kita tengok gubernur atau bupati dan walikota yang –katanya— hasil pilihan rakyat. Sebagai contoh Jakarta, yang gubernurnya dipilih langsung rakyat, mengesahkan Perda Ketertiban Umum (Tibum) yang mendeskreditkan orang miskin, bahkan seolah menganggapnya sampah kota yang tidak boleh terlihat mata kita. Tidak hanya itu, Pasar Barito pun menjadi korban penggusuran, tanpa solusi konkrit dan sejumlah penggusuran lainnya. Hal yang hampir sama juga terjadi di Depok. Pemkot menggusur paksa pedagang kaki

lima (PKL) yang berjualan di depan Kampus Gunadarma Kelapa II dengan mengangkut lapak dan gerobak milik PKL. Dan hal yang hampir serupa terjadi juga di beberapa daerah lainnya.

Lalu, jika ada kepala daerah yang memperlakukan rakyatnya seperti itu, dan kita memprotesnya, boleh jadi dia (kepala daerah itu) akan mengatakan, “Mohon maaf, saya adalah gubernur pilihan rakyat, jika Anda tidak senang kepada saya, maka tunggu saja 5 tahun lagi, pilihlah –lagi—pemimpin yang mau menuruti keinginan Anda”. Wallahu A’lam [] 

Bersungguh-sungguh

Tahukah kita, galaksi bimasakti hanyalah salah satu galaksi (gugusan bintang) di dalam sistem tatasurya kita. Galaksi Bimasakti terdiri dari sekitar 200 miliar bintang. Para astronom memperkirakan bahwa di alam raya ini terdapat miliaran galaksi dengan sekitar 1.000 triliyun planet dan bintang. Setiap bintang atau galaksi berjalan pada orbitnya dengan kecepatan kira-kira 65.000 km perdetik. Di antara bintang-bintang itu ada yang berukuran ribuan kali besar matahari, yang jaraknya dari bumi adalah jutaan tahun cahaya. Satu tahun cahaya kira-kira 9.416 miliar km atau sekitar 10.000 tahun!.

Itulah tanda-tanda kemahakuasaan Allah, itulah ayat-ayat kawniyyah-Nya. Semua ayat-ayat kawniyyah itu pada akhirnya meneguhkan klaim Allah sendiri: “ Tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dengan main-main.” (Q.S Al-Anbiya: 16). Benar Allah SWT tidak pernah bermain-main. Artinya, Allah menciptakan seluruh jagad raya ini dengan sungguh-sungguh.

          Allah SWT juga tentu tidak main-main ketika menurunkan ayat-ayat qawliyyah-Nya . Yakni Al-quran. Al-quran tidak lain adalah firman Allah. Zat Yang Mahakuasa. Didalamnya tidak secuil pun cacat cela yang membuktikan bahwa Al-quran sebagaimana klaim-Nya benar-benar berasal dari sisi-Nya: “ Seandainya Al-quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka bakal menjumpai banyak pertentangan di dalamnya ” (Q.S. An-Nisa: 82).

Jika Allah tidak pernah main-main dengan ayat-ayat kawniyyah-Nya (penciptaan alam semesta) juga dengan ayat-ayat qawliyyah-Nya (Al-quran). Kita mendapati manusia malah sering “bermain-main” dan mempermainkan ayat-ayat Allah SWT. Ketika Allah tidak pernah main-main menciptakan jagad raya ini, termasuk manusia. Kita mendapati banyak manusia justru sering “bermain-main” dengan kehidupannya; tidak serius dan bersungguh-sungguh menjalani tugasnya sebagai hamba Allah, yakni beribadah kepada-Nya dalam makna yang seluas-luasnya.

Sebagai muslim, kita patut meneladani Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang senantiasa menjalani kehidupan ini dengan serius dan sungguh-sungguh, tanpa pernah bermain-main; terutama dalam urusan ibadah, dakwah, dan jihad.

Dalam urusan ibadah, kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak melakukannya. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam, bahkan hingga kakinya sering bengkak-bengkak karena lamanya berdiri ketika sholat. Nabi pun orang yang paling banyak berpuasa. Nabi juga adalah orang yang paling banyak bertobat. Tidak kurang dari 100 kali dalam sehari, padahal Beliau adalah orang yang ma’shum (terpelihara dari dosa) dan dijamin masuk surga.

Meski tidak sehebat nabi SAW, para sahabat adalah orang-orang yang paling istimewa ibadahnya setelah Beliau, tidak ada yang melebihi mereka, misalnya adalah orang-orang yang paling banyak mengkhatamkan Al-Quran, paling tidak sebulan sekali, bahkan ada yang kurang dari itu. Menurut Ustman bin Affan ra, banyak sahabat yang mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali. Mereka antara lain Abdullah bin Mas’ud, Ubay bin Kaab, dan Zaid bin Tsabit. Ustman ra. sendiri sering mengkhatamkan al-quran hanya dalam waktu semalam. Itu sering ia lakukan dalam sholat malam.

Semua itu menunjukkan bahwa Nabi SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa serius dan bersungguh-sungguh dalam urusan ibadah, mereka tidak pernah main-main.Lalu bagaimana dengan dakwah mereka? Jangan ditanya. Nabi SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang telah menjadikan dakwah sebagai jalan hidup sekaligus “ jalan kematian ” mereka. Dengan kata lain, mereka hidup dan mati untuk dakwah. Sebagian besar usia mereka, termasuk harta dan jiwa mereka, diwakafkan di jalan dakwah demi menegakkan kalimat-kalimat Allah.

Itulah secuil fragmen keseriusan dan kesungguhan salaf ash-shalih dalam menjalani kehidupannya. Bagaimana dengan kita?. Ataukah kita masih mengisi hidup ini dengan main-main?. Tidak! Saudaraku kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini. Dan yang terpenting dari  bukti kesungguhan kita adalah senantiasa menjalani syariah Islam dalam setiap aspek kehidupan secara totalitas. Dan hal itu akan terwujud dalam institusi Daulah Khilafah Islamiyah. Oleh karena itu ayo! kita bersatu memperjuangkannya. [Andi] 

PERNYATAAN MT AL-MARJAN FPIK ATAS KEPRIHATINAN NASIONAL

Memprihatinkan. Itulah mungkin kata yang paling tepat menggambarkan wajah Indonesia kini. Meski telah lebih 60 tahun merdeka, rakyat belum terbebas dari berbagai kesulitan. Malah ada kecenderungan penderitaan itu makin menjadi-jadi. Hidup dirasakan semakin berat, meski hanya untuk sekadar mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini sebagian di antaranya:

Kelaparan, Anak Kurang Gizi, dan Busung Lapar: Stok beras Indonesia sebenarnya cukup. Produksi padi pada 2006 misalnya, ditaksir sekitar 54 juta ton (BPS: Indikator Kunci Indonesia 2007). Ditambah dengan impor jutaan ton beras dari Vietnam dan Thailand, maka jumlah beras tentu lebih banyak lagi. Jika ini didistribusikan secara baik ke 230 juta penduduk Indonesia, dan dengan asumsi susut 10% dalam pengolahan dari padi ke beras, maka setiap orang akan mendapatkan 580 gram beras/hari.

Namun ironisnya, di Makassar, seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan dan anaknya berusia 5 tahun meninggal karena kelaparan (Metrotv, 1/3/08). Ini menunjukkan ada masalah pada kemampuan beli masyarakat. Kemiskinan yang amat sangat membuat mereka tidak mampu untuk sekadar membeli beras saja. Di banyak daerah, para kepala desa tidak berani mengambil jatah raskin untuk desanya, yang telah dinaikkan harganya oleh pemerintah dari Rp. 1000/kg menjadi Rp. 1500/kg karena dia tahu pasti rakyatnya akan keberatan.

Daya beli yang semakin rendah sementara harga-harga semua kebutuhan pokok melonjak terus, membuat gizi tidak lagi diperhatikan. Yang paling serius terkena dampak adalah anak-anak. Di Temanggung, Jawa Tengah, 299 anak menderita gizi buruk akut. Sebagian besar dari mereka belum tertangani karena minimnya fasilitas pelayanan (Metrotv 9/3/08). Gizi buruk memberikan kontribusi 50% kematian dunia. Lima penderita gizi buruk selama Januari – Februari 2008 di Kabupaten Rote Ndao, NTT telah meninggal dunia. Di Magetan, wilayah yang tak jauh dari pusat kekuasaan, seorang anak karena tidak kuat menahan rasa sakit maag akibat makan cuma sekali sehari, akhirnya memilih gantung diri. Dikri Muhammad (3 tahun), warga kampung Genteng, Kecamatan Cilamajang, Tasikmalaya, akhirnya juga meninggal karena menderita busung lapar akibar kurang makan (Republika, 11/03/08). Gizi buruk di Indonesia memang sangat besar. Menurut Menkes Siti Fadilah Supari, tahun 2007 lalu ada 4,1 juta kepala (Republika, 10 Maret 2008).

Kemiskinan dan Pengangguran: Jumlah rakyat miskin di Indonesia sangat banyak, dan tidak mengalami perubahan secara signifikan meski berbagai usaha telah dilakukan. Malah menurut BPS, jumlah rakyat miskin di tahun 2006 meningkat menjadi 39,05 juta orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 35 juta orang. Di tahun 2007, meski pemerintah melalui BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin turun menjadi 37,17 juta orang atau 16,58 persen dari total penduduk Indonesia selama periode bulan Maret 2006 sampai dengan Maret 2007, tapi angka itu tetaplah sangat besar karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan sebesar Rp. 151.997 per orang, per bulan, atau hanya sekitar seperlima dari Kebutuhan Hidup Minimum (BPS: Indikator Kunci Indonesia 2007). Bila garis itu dinaikkan, dipastikan jumlah orang miskin akan naik tajam. Apalagi bila menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia 2 dollar per orang, per hari. Bank Dunia menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia di atas 100 juta orang atau 42,6% dari jumlah penduduk Indonesia 232,9 juta orang pada 2007, dan 236,4 juta orang pada 2008.

Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli memprediksi angka kemiskinan dan pengangguran meningkat tahun 2008 ini. Selama tiga tahun terakhir anggaran untuk kemiskinan naik 2,8 kali, tapi jumlah orang miskin semakin meningkat (Metrotv, 27/12/07). Kemiskinan pula yang membuat rakyat di wilayah pantai Timor Tengah Utara, NTT mengalihkan konsumsi dari beras ke putak yang merupakan pakan babi (Suara Islam, Edisi 29, 2008). Di beberapa daerah, rakyat terpaksa mengkonsumsi nasi aking.

Kemiskinan makin parah dengan tingginya pengangguran. Angka pengangguran terbuka di Indonesia terdata 10,28% dan setengah menganggur 29,1%. Ini artinya, sekitar 39,38% angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang aman. Bila angkatan kerja diperkirakan berjumlah sekitar 100 juta, berarti hampir 40 juta orang menganggur. Mereka yang aman telah memiliki pekerjaan pun rata-rata hanya mendapatkan pendapatan bersih Rp. 759.999 per orang, per bulan. Bandingkan dengan kebutuhan hidup minimum Rp. 719.834 per orang, per bulan. Sementara itu Upah Minimum Provinsi dipatok lebih rendah dari itu, yakni Rp. 602.702 per orang, per bulan (BPS: Indikator Kunci Indonesia 2007).

Kenaikan Harga: Rakyat miskin makin berat menanggung beban hidup dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Sejak keputusan pemerintah yang menaikkan BBM pada Oktober 2005, tidak ada satupun komoditas yang tidak mengalami kenaikan. Beras, minyak tanah, minyak goreng, tepung terigu, tempe, tahu, dan lain-lain semuanya naik. Tak tanggung-tanggung, bukan sepuluh atau lima belas persen tapi bahkan hingga ratusan persen. Harga beras meroket tajam hingga mencapai Rp 5.000 per kg. Pemerintah dan DPR dengan dalih subsidi, sepakat membatasi penggunaan minyak tanah. Masyarakat hanya akan mendapakatkan 3,04 liter per hari (Kontan, 28/2/08). Sementara itu kendaraan pribadi juga hanya akan dijatah 5 liter bensin per hari dengan menggunakan smart-card. Belum sampai kebijakan ini dilaksanakan, di sejumlah daerah premium menjadi langka. Di Tana Toraja, premium meroket hingga Rp. 50.000 per botol (1 liter) (Metrotv 27/2/08). Karena kelelahan saat antri minyak tanah di Surabaya, seorang lelaki akhirnya meninggal dunia (Trans7 10/3/08).

Kenaikan harga juga menyisakan ironi. Misalnya, Indonesia produsen terbesar kelapa sawit dengan produksi 17,2 jt ton per tahun. Tapi kini jutaan rakyat kesulitan beli minyak goreng, yang di beberapa daerah mencapai Rp 15.000 per kg, dari semula cuma Rp. 8.000 per kg. Menyusul hancurnya industri kecil berbahan kedelai, tepung terigu dan lainnya, akibat kenaikan harga bahan, ribuan pedagang makanan kecil juga gulung tikar (Metrotv 8/3/08). Pengangguran dipastikan meningkat. Kesulitan makin menyayat. Seorang pedagang gorengan di Serang memilih bunuh diri akibat tidak kuat menahan beban hidup setelah harga minyak goreng naik tajam yang membuat ia merugi Rp 15.000 tiap hari.

Korupsi: Bagai fenomena gunung es, korupsi Indonesia sudah tidak lagi bisa diperkirakan ukurannya. Sangat besar. Tragisnya lagi, para pejabat penegak hukum yang harusnya berdiri di baris paling depan dalam pemberantasan korupsi ternyata malah juga ikut korupsi. Penyelidikan Kasus BLBI yang telah merugikan negara total Rp. 431,6 Trilyun, misalnya dihentikan oleh Kejaksaan Agung. Ternyata belakangan, Ketua Tim Penyelidikan kasus BLBI Urip Tri Gunawan tertangkap basah oleh KPK pada 2 Maret 2008 sedang menerima suap 660 ribu Dollar di rumah Syamsul Nursalim, salah seorang obligor besar BLBI (Jawapos 3/3/08).

Korupsi masih menjadi problem akut buat Indonesia. Korupsi telah merusak sendi-sendi utama kehidupan bernegara, di antaranya membuat kebijakan pemerintah tidak berjalan optimal karena kebijakan (kebijakan pangan, kebijakan energi, kebijakan ekspor impor dan sebagainya) dibuat bukan sungguh demi rakyat, tapi demi pihak yang telah memberikan uang. Demikian ganasnya korupsi di Indonesia, dana bantuan bencana dan bantuan untuk orang miskin seperti raskin (beras untuk orang miskin) juga dikorup.

Selain persoalan di atas, rakyat Indonesia juga harus menghadapi kesulitan akibat rusaknya lingkungan dan hancurnya infrastruktur. Hari ini diberitakan, di Jakarta dalam 2 bulan ada 359 kecelakaan, 35 orang diantaranya tewas akibat terperosok jalanan berlobang (Kompas, 11/3/08). Ditambah lagi dengan kemacetan panjang, longsor dan banjir di mana-mana, membuat kesulitan hidup makin menjadi-jadi. Meski begitu, tetap tidak ada tanda-tanda pemerintah bergegas untuk bertindak, terbukti hingga terus menimbulkan kerugian, penderitaan dan memakan korban demikian banyak.

Dari fakta-fakta di atas, ditambah dengan tingginya biaya sekolah, meningkatnya kerusakan moral, maraknya pornografi dan pornoaksi, tampak sekali bahwa pemerintah tidak menunjukkan dirinya sebagai sebuah institusi yang wajib melindungi dan mengatur kesejahteraan rakyatnya. Hubungan pemerintah dengan rakyat sesungguhnya adalah hubungan antara yang mengurusi urusan rakyat dan rakyatnya. Karena itu, rakyat berhak untuk mendapatkan sandang, pangan, papan dan kebutuhan primer serta infrastruktur lain secara mencukupi. Jika pemerintah sudah tidak lagi mempedulikan urusan rakyatnya sendiri, dan tidak mau tahu dengan kesulitan yang dihadapi masyarakat, lalu kepada siapa rakyat harus mengadu?

Sepanjang masa krisis ini, memang pemerintah dan elit politik tampak lebih suka sibuk dengan urusan sendiri, memenuhi tuntutan pihak asing serta tampak lebih berpihak kepada para konglomerat atau pemilik modal. Bila pengusaha besar tengah dibelit masalah, pemerintah dengan sigap menolong dengan memberikan bantuan likuiditas, hair cut, potongan pajak dan sebagainya. Sementara bila rakyat dalam kesulitan, bukannya ditolong malah ditambah beban. Digusur, dibiarkan. Dalam banyak hal, selalu saja rakyat banyak yang dijadikan korban. Bila carut marut ekonomi lebih banyak ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah, praktik korupsi dan ulah para bankir dan konglomerat hitam, mengapa rakyat banyak yang harus selalu menanggung akibatnya? Sikap seperti ini tentu jauh dari sikap memegang amanah sebagai pihak yang wajib memelihara kemaslahatan rakyat sebagaimana yang dimaksud.

Mengingat betapa kronisnya hal-hal di atas, maka Mt Al-Marjan FPIK menyerukan:

1. Kepada pemerintah untuk bertindak cepat dan segera: 1) Mencegah jatuhnya korban berikutnya akibat kekurangan pangan, busung lapar dan lainnya, 2) Menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok, sehingga terjangkau oleh masyarakat, 3) Menghentikan tindak korupsi dan memberantasnya hingga tuntas, 4) serta memperbaiki infrastruktur (jalan, jembatan) dan lingkungan yang rusak (longsor, banjir, dan lainnya) agar tidak menimbulkan kerugian, kesulitan, penderitaan dan korban yang lebih banyak lagi.
2. Menolak cara-cara Sekuler-Kapitalistik termasuk campur tangan lembaga dan negara asing dalam pengaturan ekonomi Indonesia, khususnya dalam penentuan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, kebijakan energi, kebijakan pangan, kebijakan ekspor impor dan sebagainya. Sudah saatnya, sistem Sekuler-Kapitalisme yang selama ini mencengkeram Indonesia dan menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak harus ditinggalkan. Sesungguhnya sepanjang sejarah, bumi ini tidak pernah kekurangan pangan. Yang terjadi adalah distribusi tidak merata, akibat tata kelola ekonomi yang Kapitalistik tadi. Lihatlah, ketika rakyat banyak kelaparan, elit politik dan pemerintahan serta sekelompok kecil masyarakat justru hidup dan kemewahan dan bergelimang fasilitas. Dana puluhan bahkan ratusan miliar digelontorkan dalam pilkada demi meraih kekuasaan, sementara rakyat hidup sengsara penuh penderitaan.
3. Sebagai gantinya, di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim diterapkan sistem ekonomi yang adil, yakni sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada syariah dan dikelola secara mandiri. Dengan syariah, diyakini kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, kebijakan energi, kebijakan pangan, kebijakan ekspor impor, kebijakan pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan dan sebagainya akan sungguh-sungguh memberikan kemashlahatan bagi semua rakyat. Bukan hanya di bidang ekonomi, lebih jauh lagi juga harus ditolak sistem sekuler dalam semua aspek kehidupan yang selama ini terbukti gagal menciptakan tatanan yang lebih baik. Harus ditegakkan sistem yang tangguh, yakni sistem Islam. Bila Sosialisme telah gagal, Kapitalisme juga demikian, kemana lagi kita akan menuju bila tidak kepada Islam? Allah SWT berfirman:

]أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[

       Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS. Al Maidah 50).

4. Akhirnya, MT Al-Marjan FPIK IPB menyerukan seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan kepedulian dan solidaritas sosial. Disamping akibat buruknya kebijakan pemerintah, semestinya kematian akibat kelaparan, busung lapar dan sebagainya tidak perlu terjadi bila di tengah masyarakat terdapat rasa peduli dan solidaritas yang tinggi yang diujudkan dengan saling memperhatikan dan bergegas memberikan pertolongan orang yang dalam kesusahan.
5. MT Al-marjan FPIK IPB juga mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pejabat dan para wakil rakyat yang mayoritas Muslim, bahwa sesungguhnya negeri ini tidaklah akan bisa keluar dari krisis yang membelenggu dan tidak akan mampu membebaskan diri dari segala kelemahan kecuali bila di negeri ini diterapkan syariat Islam secara kaffah, di bawah naungan Khilafah. Dengan syariah dan Khilafah itulah kita mengatur aspek ekonomi agar kesejahteraan sekaligus kemuliaan rakyat bisa dicapai, keamanan bisa ditegakkan, kedamaian bisa diujudkan dan kebahagiaan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, baik di dunia maupun akhirat. Karena itu, harus ada gerakan bersama untuk kembali kepada ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan dan menetapkan pemimpin yang amanah, tidak korup dan bertindak culas. Menegakkan syariah bukanlah kewajiban satu orang atau satu kelompok, melainkan kewajiban kita bersama dan demi kebaikan semua. Sungguh, hanya melalui syariah dan pemimpin yang amanah (Khalifah), sajalah kita bisa mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara baik:

]وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ[

“Padahal kemuliaan itu hanyalah milik Allah, milik Rasul dan milik orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui” (TQS. Al Munâfiqûn [63] : 8).

Terakhir, kami mengingatkan pemerintah akan doa Nabi saw.:

«اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ»

“Ya Allah, siapa saja yang menjadi pengatur urusan umatku kemudian ia memberatkan mereka, maka beratkanlah ia” (HR. Muslim)

Ketua Umum MT Al-Marjan FPIK IPB

Andi Perdana Gumilang

Hp: 081324010428 Email: mujahid_sholih@yahoo.com

Gedung Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan Lantai 1
Jl. Lingkar Kampus IPB, Bogor 16680
Telp / Fax : (0251) 622959
Website : http://www.almarjan.wordpress.com

 

Mengikuti dan Meneladani Rasulullah SAW

Mengikuti dan Meneladani Rasulullah

Oleh : Andi Perdana G

(Ketua Umum MT-Al Marjan FPIK IPB)

Bulan Rabiul Awal merupakan bulan ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari-hari pada bulan ini banyak digunakan untuk mengenang kebesaran dan jasa-jasanya. Beliau adalah manusia pilihan Allah SWT, dialah manusia mulia yang telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, membina ummat, dan membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia menuju pada penyembahan kepada Allah SWT. Hal terpenting saat mengingat Nabi Muhammad SAW adalah menjadikannya sebagai suri teladan, mencintainya, dan mengikutinya. Berkaitan dengan mengikuti Rasulullah SAW ini ada 3 prinsip yang penting untuk diperhatikan : Pertama, Makna mengikuti Rasul adalah mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman : “Apa saja yang dibawa Rasul kepada kalian, terimalah; Apa saja yang dilarangnya atas kalian, tinggalkanlah; dan bertaqwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (Q.S Al-Hasyr:7)

“Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin maupun bagi perempuan mukmin, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat secara nyata” (Q.S Al-Ahzab:36). Bahkan kesediaan mengikuti ketetapan dan keputusan hukum Rasulullah SAW merupakan cerminan dari keimanan. Tidak ada keimanan tanpa ketaatan pada syariat Islam (Q.S An-Nisa: 65)

Kedua, Syariat Islam diturunkan oleh Zat Yang Mahatahu tentang seluruh manusia dengan segala aspek kemanusiaannya. Perbedaan suku, bangsa, bahasa, tempat, dan waktu hidup bukanlah pembatas ataupun penghalang bagi penerapan syariat islam secara totalitas. Kewajiban penerapan syariat islam secara totalitas tetap dapat dilaksanakan sepanjang masa. Karenanya mengikuti Rasulullah Saw merupakan perkara yang tetap relevan sekalipun pada zaman modern sekarang ini. Kemajuan sains dan teknologi bukanlah masalah dalam penerapan syariat Islam karena IPTEK hanya mengubah sarana hidup, namun tidak mengubah metode hidup dan kehidupan.

Ketiga, Mengikuti Rasulullah Saw adalah sesuai dengan fitrah manusia. Karena Islam yang dibawanya sesuai dengan fitrah manusia. Setiap ajaran Islam berupa aqidah, ibadah, muamalah, dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya pasti sesuai dengan fitrah manusia, sebab Islam berasal dari Allah SWT, lalu diperuntukkan bagi manusia yang juga diciptakan oleh Allah SWT. Bukan hanya itu, mengikuti Rasulullah adalah kebaikan, perolehan kasih sayang, dan limpahan ampunan. Allah SWT berfirman : “Katakanlah,”Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Imran:31)

Oleh karena itu Saudaraku dari ketiga prinsip tersebut jelas Allah SWT memerintahkan kita untuk meneladani Rasul dalam setiap aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kita untuk menjalankan Islam secara kaffah. Karenanya di bulan Rabiul Awal ini tidak cukup hanya ingat akan kelahiran Nabi Muhammad SAW saja, melainkan bagaimana kaum muslim secara kolektif melahirkan ummat islam yang satu diikat oleh akidah yang satu, dihukumi oleh aturan yang satu, dan dipimpin oleh pemimpin yang satu. Dan kita senantiasa dituntut untuk menjadikan risalah Islam yang dibawa Rasulullah SAW sebagai panduan hidup kita, kita tidak boleh untuk menjadikan selain islam sebagai solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi, sebab ini terkait dengan masalah keimanan. Keimanan kita diukur dari keikhlasan kita untuk menjadikan Islam sebagai tolak ukur atas setiap masalah yang dihadapi. Maka sebagai bukti atas keimanan kita sudah sepatutnya kita (mahasiswa) bergerak mewarnai kehidupan ini dengan warna Islam serta memberikan solusi terhadap berbagai masalah dengan solusi Islam sehingga kehidupan Islam dimana didalamnya diterapkan hukum-hukum Islam akan kembali terwujud di hadapan kita melalui wadah sistem pemerintahan Islam atau DAULAH KHILAFAH ISLAMIYAH. Ya, karena itulah tugas kita semua, bergerak memperjuangkan Islam. PERJUANGAN MAHASISWA MUSLIM yang sebenarnya (The Truth Struggle). Akhir kata yakinlah Saudaraku rekan-rekan mahasiswa muslim bila menolong agama Allah niscaya Dia menolong mereka. Sebagaimana dalam firman Allah SWT : “Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa (Q.S Al-Hajj: 40). Wallahu a’lam bishowab.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!