Penjualan gas melalui pipa bawah tanah dari Mesir ke Israel terus menjadi polemik dalam masyarakat Mesir serta mendapat penentangan keras dari berbagai kelompok Islam dan pergerakan oposisi di Mesir. Bahkan muncul gerakan massa untuk mengadakan pengadilan rakyat guna mengadili para pejabat yang diduga terlibat.
Muhammad Anwar Ismet Sadat, Koordinator Gerakan Massa Anti Penjualan Gas ke Israel pada Rabu (23/7) di Kairo mengatakan, pihaknya akan mengadakan peradilan rakyat pada awal Agustus 2008 untuk mengusut tuntas kasus penjualan gas alam Mesir ke Israel sejak tahun 2005.
“Menteri Perminyakan Mesir Ir. Sameh Fahmi harus bertanggung jawab terhadap kasus ini dan memberikan klarifikasi yang lebih detail seputar persoalan ini, ” kata Anwar Sadat. Menurutnya, pemerintah tidak transparan terkait dengan penjualan gas ke Israel. Selain pengadilan rakyat, aliansianya juga menggalang dukungan 2 juta tanda tangan untuk mendesak pemerintah membatalkan kontrak tersebut.
Menurut Muhammad Anwar Sadat, penjualan gas alam tersebut sebenarnya sangat disesalkan, karena sampai sekarang jumlah cadangan gas alam Mesir masih diperdebatkan, apalagi kontrak karya tersebut berlaku untuk jangka panjang hingga 15 tahun.
Melukai Perasan Umat Islam
Kecaman senada juga disampaikan oleh Sekjen Poros Ikhwanul Muslimin di Parlemen Mesir, Dr. Mohammad Beltaghi, dalam sidang Parlemen Mesir pada bulan lalu, dia menuduh pemerintah Mesir tidak transparan dalam soal penjualan gas alam ke Israel. Menurutnya, secara diam-diam kementerian perminyakan Mesir telah menerima bayaran 18 milyar pound Mesir dari Israel.
Mohammad Beltagi juga mengatakan, kebijakan ini melukai perasaan umat Islam di Palestina dan Mesir, karena membantu rakyat Yahudi yang setiap hari membunuhi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Seperti diketahui, pada Juni 2005, setelah penandatangan MoU Sharm El Sheikh yang dihadiri Presiden AS, George Bush, Presiden Mesir Husni Mubarak serta PM Israel, Ariel Sharon. Mesir menandatangani MoU Penjualan Gas alam Mesir untuk Israel. Dari pihak Israel diwakili oleh Menteri Infrastruktur, Benyamin Benelizer dan dari pihak Mesir diwakili oleh Menteri Minyak Mesir, Sameh Fahmi.
Menurut berbagai sumber, dalam kontrak tersebut berkomitmen untuk mensuplai gas alam sebesar 17 juta meter kubik setiap tahun atau sekitar 25,5 milyar meter kubik selama 15 tahun. Namun hingga saat ini, Pemerintah Mesir masih menolak memberikan detail mengenai isi kontrak tersebut dengan alasan termasuk kerahasiaan negara.
Puluhan aksi demo dan unjuk rasa telah dilancarkan oleh kelompok-kelompok oposisi, dan ormas-ormas untuk mendesak Pemerintah Mesir agar menghentikan kontrak kerjasama tersebut, namun masih belum berhasil. [www.suara-islam.com]