Pengembangan Industri

Mengusung program industrialisasi perikanan tentu memerlukan sinergi industri perikanan dari hulu sampai hilir agar bersama-sama dapat tumbuh dan berkembang. Industri pengolahan ikan tidak harus berskala besar, tetapi juga bisa berskala menengah dan kecil. Prioritas pada industri perikanan rakyat terpadu yang efisien (berbasis UKM) diperlukan pengembangan industri dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan yang dihasilkan para nelayan. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah 1) peningkatan kemampuan teknologi, 2) perbaikan mutu 3) keamanan pangan, 4) adanya jaminan pasar serta kepastian beli, dan 5) dukungan modal usaha. Dari kelima aspek tersebut keberpihakan pemerintah dan dukungan perbankan untuk membiayai industri pengolahan ikan tradisional menjadi penting karena industri tersebut disamping meningkatkan PDB perikanan nasional juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Selain itu penyediaan infrastruktur yang memadai (hulu dan hilir), regulasi pemerintah yang pro bisnis dan jaminan keamanan berusaha menjadi penting diadakan. Adapun penyediaan gudang pendingin (cold storage) untuk menampung ikan sewaktu panen dan mengantisipasi kekurangan bahan baku sewaktu paceklik ikan harus tersedia sehingga kebutuhan bahan baku lokal selalu terpenuhi disamping itu pemberantasan praktek penangkapan ikan secara illegal perlu digencarkan.

Memang tidak mudah mengubah Indonesia menjadi negara industri perikanan dalam waktu singkat. Akan tetapi, sebagai negeri maritim terbesar di dunia sudah selayaknya kita bangkit serta melakukan terobosan dalam mengelola laut dan segala potensinya menjadi lokomotif utama ekonomi nasional karena itu dibutuhkan kerjasama sinergis seluruh stakeholder perikanan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri perikanan.

oleh: Andi Perdana Gumilang,

*) Alumnus Institut Pertanian Bogor, Peneliti Independent Fisheries Policy Watch

Sumber: Harian kontan 21 desember 2011 hal.23

Secara garis besar, laut memiliki enam fungsi dan peranan bagi kehidupan manusia antara lain: (1) penyedia sumber daya alam, (2) media transportasi, (3) penyedia jasa-jasa lingkungan, (4) pengatur iklim dunia, (5) sumber dan media informasi, dan (6) sumber kekuasaan dan kedaulatan. Indonesia sebagai suatu wilayah geografis memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Selain unik karena merupakan pertemuan tiga lempeng benua (penyebab utama gempa dan tsunami), Indonesia juga unik secara klimatologis. Sebab, posisi Indonesia yang memanjang dari barat ke timur di sepanjang ekuator (garis 0 derajat lintang bumi). Padahal ekuator menjadi faktor yang menentukan dalam perubahan musim, karena matahari bermigrasi secara siklis dari utara ke selatan dan sebaliknya dengan periode satu tahun.

Letak nusantara yang diapit oleh Samudra Pasifik dan Hindia juga menjadi regulator iklim global, terutama yang berkaitan dengan El-Nino (kemarau panjang) dan La-Nina (musim penghujan dengan curah hujan sangat tinggi). Maka dalam forum KTT ASEAN, Indonesia seharusnya memegang kunci dalam hal penelitian dan pengelolaan dinamika iklim global dan lebih dari itu negara-negara lain semestinya berkontribusi mendanainya.

Secara ekonomi, laut juga menjadi sumber mata pencaharian bagi ratusan juta orang di dunia melalui aktivitas perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan, transportasi (perhubungan), pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya. Sebab, selain sebagai sumber ekonomi, laut juga sebagai entitas wilayah, maka ia juga merupakan sumber kekuasaan dan kedaulatan.

Bidang kelautan akan semakin strategis bagi Indonesia, seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Saat ini sekitar 70 % perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75 % dari produk dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1.300 triliun setiap tahunnya. Karena Indonesia secara geoekonomi paling strategis (diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta oleh Benua Asia dan Australia), maka seharusnya Indonesia lah yang mendapatkan keuntungan paling besar dari arus perdagangan global tersebut. Selama ini, justru Singapura, Hongkong, Jepang dan RRC yang memetik banyak keuntungan. Sementara itu, seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Indonesia maupun dunia serta semakin menipisnya sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan di daratan, maka laut secara realitas akan menjadi tumpuan harapan manusia sebagai sumber pangan, obat-obatan, kosmetik, bahan baku industri, energi dan sumberdaya mineral, parwisata dan transportasi dan komunikasi.

Perairan laut Indonesia misalnya diketahui menyimpan sumberdaya energi dan sumberdaya mineral yang besar dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM setidaknya Indonesia memiliki 60 cekungan besar yang mengandung minyak bumi dan gas yang terdapat di lepas pantai, dari 60 cekungan tersebut 11 cekungan sudah berproduksi. Cadangan yang ada pada 11 cekungan yang sudah berproduksi tersebut untuk minyak bumi mencapai 1,93 milyar barel dan untuk gas bumi mencapai 107,5 TCF. Diperkirakan ada 40,1 milyar barel total minyak bumi, serta sekitar 217,5 TCF total gas bumi yang berada di lepas pantai. Dengan potensi minyak dan gas bumi yang berada di laut tersebut maka krisis energi seharusnya tidak terjadi di Indonesia dimana konsumsi BBM-nya sekitar 60 juta kilo liter/tahun.

Memberdayakan Kelautan

Untuk dapat memberdayakan potensi ekonomi yang ada di laut tersebut maka diperlukan akselerasi dan terobosan dari seluruh komponen bangsa khususnya pada peserta negara-negara ASEAN untuk mewujudkan kekuatan ekonomi baru. Maka langkah awal yang harus segera diimplementasikan adalah kebijakan berpihak (affirmative policy) secara tepat dan benar bagi tumbuh-kembangnya sektor ekonomi kelautan. Bentuknya dengan membantu rakyat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha baik dalam aspek produksi; industri pengolahan; maupun perdagangan hasil produksi. Pemerintah dan pengusaha besar semestinya dapat membantu rakyat kecil (kelompok UKM) agar mereka mampu menjalankan usaha (bisnis) yang memenuhi skala ekonomi dengan baik dan menghasilkan produk berkualitas berdaya saing. Pemerintah dan swasta dalam negeri harus mendampingi nelayan dan pembudidaya ikan yang selama ini ditelantarkan, agar mereka mampu menerapkan teknologi dan manajemen secara tepat dan benar dalam usahanya, sehingga terus untung dan sejahtera.

Bersamaan dengan langkah tersebut dalam forum KTT Asean perlu juga harus menyelesaikan segala permasalahan di sektor kelautan seperti penyelesaian batas-batas wilayah dan penegakkan kedaulatan wilayah. Selanjutnya menyusun dan mengimplementasikan tata ruang kelautan ASEAN untuk menjamin kepastian dan kemudahan investasi di kelautan serta untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian untuk dapat melaksanakan langkah-langkah strategis di sektor kelautan tersebut maka diperlukan perbaikan manajemen kehidupan berbangsa yang selama ini belum berjalan dengan baik. Dalam bidang ekonomi utamanya menghadapi era globalisasi, kebijakan ekonomi makro konvensional berupa pengendalian laju inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang tidak mengindahkan aspek pemerataan (kualitas pertumbuhan), harus diganti dengan mengutamakan penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan. Sementara itu, pengendalian laju inflasi dan nilai tukar mata uang mesti ditetapkan dalam kerangka memerangi kemiskinan dan pengangguran. Akhirnya kebijakan melalui forum KTT ASEAN diharapkan dapat memberikan perubahan dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat yang lebih baik.

*) Alumnus Institut Pertanian Bogor, Peneliti Independent Fisheries Policy Watch

Dimuat di harian kontan 18 november 2011 hal. 23
.

Persoalan tersebut sudah saatnya perlu diatasi oleh pemerintah agar nelayan khususnya nelayan tradisional mendapatkan harga yang stabil. Karena tidak jarang di beberapa daerah nelayan pada umumnya menjual ikan kepada pedagang perantara (tengkulak), tidak bisa langsung kepada konsumen terakhir. Sehingga, harga jual ikan yang mereka peroleh jauh lebih murah dari pada harga ikan yang sama di tangan konsumen terakhir. Padahal, jumlah pedagang perantara itu umumnya lebih dari dua tingkatan.

Selain itu sebagian besar 95% nasib nelayan nasional hingga kini masih banyak yang miskin dan masih menggunakan kapal ikan yang tidak bermesin atau kapal bermesin di bawah 30 GT dengan alat tangkap yang umumnya kurang efisien. Sejauh ini pendapatan nelayan, khususnya nelayan tradisional dan nelayan ABK, pada umumnya kecil (kurang dari Rp 1 juta/bulan) dan sangat fluktuatif alias tidak menentu. Secara teknis, pendapatan nelayan bergantung pada nilai jual ikan hasil tangkap dan biaya melaut. Selanjutnya, nilai jual ikan hasil tangkapan ditentukan oleh ketersediaan stok ikan di laut, efisiensi tekonologi penangkapan ikan dan harga jual ikan.

Terjadinya kemiskinan nelayan sebuah ironi, padahal laut Indonesia memiliki kekayaan potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, sekitar 6,51 juta ton/tahun. Seiring dengan itu, adanya program untuk mensejahterakan nelayan dari pemerintah perlu didukung dan diawasi sampai benar-benar terealisasi, lebih dari itu yang terpenting adalah perlu adanya perubahan orientasi pembangunan dari daratan ke lautan sebagai dampak dari terselenggaranya pameran potensi teknologi kelautan perikanan pada tanggal 6-9 Oktober 2011 lalu di Jakarta Convention Center.

Dalam hal membenahi pemasaran perikanan, pemerintah perlu melakukan optimalisasi penguatan dan pengembangan pelabuhan perikanan sebagai pusat bisnis perikanan terpadu, pembangunan pasar ikan higienis, dan mempertemukan para produsen (nelayan dan pembudidaya ikan) dengan para pembeli nasional maupun luar negeri. Pendekatan bisnis perikanan terpadu berarti memastikan bahwa banyaknya volume setiap jenis ikan dan produk perikanan yang diproduksi melalui perikanan tangkap harus sesuai dengan jumlah kebutuhan dan selera pasar (konsumen), baik pasar lokal, nasional, maupun ekspor. Dengan demikian, dari perspektif bisnis, tugas dalam pemasaran adalah bagaimana agar masyarakat Indonesia dan dunia mau mengkonsumsi, menggunakan, dan membeli ikan dan produk perikanan sebanyak mungkin dengan harga yang menguntungkan para produsen.

Secara potensial, prospek pasar ikan dan produk perikanan Indonesia sangat menjanjikan, alasannya Pertama, seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai gizi ikan dan produk perikanan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, maka permintaan terhadap ikan dan produk perikanan bakal terus bertambah. Konsumsi ikan penduduk di Indonesia terus meningkat, pada tahun 2008 mencapai 28 kg/kapita dan tahun 2010 sudah sebesar 30,47 kg/kapita (KKP, 2011). Belum lagi kebutuhan ikan dan produk perikanan untuk ekspor, dan untuk industri tepung ikan dan minyak ikan.

Kedua, dengan semakin menciutnya padang penggembalaan di darat dan menurunnya produksi pakan ternak, maka pasokan protein hewani yang berasal dari sapi, ayam, dan ternak lainnya diperkirakan menurun. Ini hanya dapat dikompensasi oleh protein hewani dari ikan dan produk perikanan yang berasal dari luasnya laut Indonesia. Meskipun prospek pasarnya begitu cerah, namun kenyataannya kinerja ekspor perikanan Indonesia masih jauh dari harapan. Berdasarkan data BPS nilai ekspor ikan dan udang selama agustus hanya US$ 192,73 juta, nilai ini merosot 7,6 % dibandingkan dengan nilai ekspor Juli sebesar US$ 208,594 juta. (Harian KONTAN, 6 Oktober 2011).

Memanfaatkan Peluang
Untuk dapat memanfaatkan peluang pasar ikan dan produk perikanan yang demikian besar, baik di pasar domestik maupun global, maka harus membangun perikanan nusantara dengan menerapkan pendekatan bisnis terpadu, ada benang merah yang sinergis antara subsistem produksi, penanganan dan pengolahan, dan pemasaran. Selanjutnya, kunci yang menentukan daya saing produk perikanan adalah: (1) kualitas dan keamanan produk, (2) harga yang bersaing (relatif murah), dan (3) kehandalan pasokan (supply). Agar kita bisa menghasilkan produk perikanan dengan keunggulan daya saing yang tinggi tersebut, maka harus menggunakan Ilmu Teknologi dan manajemen profesional dalam setiap subsistem perikanan tersebut. Teknologi penangkapan dan budidaya perikanan harus ramah lingkungan untuk memastikan bahwa pembangunan perikanan yang dilaksanakan dapat berlangsung secara optimal. Selain itu tata ruang, pengendalian pencemaran, konservasi ekosistem, pengkayaan stok dan program perawatan lingkungan lainnya mesti terus dikerjakan.

    Pelaksanaan program rantai dingin untuk komoditas-komoditas perikanan bernilai ekonomis penting, mesti terus diperkuat dan dikembangkan. Program perawatan dan pembangunan pelabuhan perikanan, tempat pendaratan ikan dan pasar ikan yang memenuhi HACCP, persyaratan higienis dan persyaratan mutu produk perikanan secara internasional lainnya harus juga terus ditumbuh-kembangkan. Program peningkatan kesadaran publik (produsen, pedagang perantara, konsumen, dan lainnya) tentang arti penting mutu dan kemanan ikan dan produk perikanan juga mesti terus digalakkan.

    Akhirnya, kerjasama sinergis antar seluruh stakeholders perikanan menjadi kunci keberhasilan pembangunan perikanan, terutama yang bertalian dengan aspek pemasaran perikanan nelayan.

Andi Perdana Gumilang*)

Peneliti Independent Fisheries Policy Watch
Sumber: Harian kontan 11 Oktober 2011 hal. 23

Namun faktanya Indonesia masih mengimpor garam, sungguh menjadi “geram” ketika diketahui Indonesia juga telah mengimpor garam dari Singapura, padahal negeri kecil tersebut luasnya tidak lebih dari 138 kilometer. Keputusan pemerintah yang masih meloloskan izin impor garam justru dilakukan saat petani lokal panen sehingga banyak petani garam yang mengeluh. Ketergantungan terhadap impor yang begitu tinggi ikut memukul petani garam lokal. Saat ini, harga garam petani kualitas produksi satu (KPl) anjlok menjadi Rp 400-Rp 580 per kg. Padahal, harga patokan pemerintah untuk garam KPl adalah Rp 750 per kg dan garam KP2 Rp 550 per kg. (Kompas, 11/8/2011).

Alasan klasik mengimpor garam, sebagaimana disampaikan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, adalah karena produksi garam nasional tidak sanggup memenuhi kebutuhan nasional sehingga kebijakan impor garam pun dibuka. Diketahui untuk tahun ini pemerintah memberikan izin impor garam konsumsi sebesar 1,04 juta ton dengan realisasi baru 923.756 ton atau 88,82 persen dari kuota impor (Kontan, 10/8/2011).

Setidaknya ada beberapa penyebab mengapa impor garam tersebut dilakukan, Pertama, tidak adanya perhatian atau kebijakan pemerintah untuk mendorong produksi garam nasional menjadi bangkit. Ini dapat dilihat dari minimnya dukungan modal, teknologi, dan infrastruktur pengelolaan garam di Indonesia akibatnya produksi garam belum optimal. Mengingat, produksi garam sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: (1) air laut harus memiliki kadar garam yang tinggi, (2) pantai/daratan sebagai ladang penggaraman utama dengan tinggi sekitar 3 meter di atas permukaan laut, dan (3) pengaruh panas yang terus-menerus.

Kedua, pemerintah ingin mengundang investor swasta atau asing untuk berpartisipasi dalam pengelolaan garam di dalam negeri. Ini bisa dilihat dari mulai adanya Investor garam Cheetam asal Australia yang berkomitmen menanamkan investasi produksi garam di NTT sebesar US$ 20 juta dan akan menyiapkan proyek industri garam terintegrasi dari hulu ke hilir di Nagakeo Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek garapan swasta bekerjasama Pemda NTT tersebut menjadi sebuah proyek industri garam terintegrasi Indonesia yang pertama setelah merdeka. Mengingat sebelumnya PT Garam (BUMN) dibangun dari hasil pembentukan pemerintah Belanda.

Ketiga, kebijakan politik impor garam merupakan fakta perdagangan bebas yang sudah disepakati oleh pemerintah sebelumnya. Sehingga selama pemberlakuan perdagangan bebas masih dibuka dan kebijakan impor masih didukung oleh beberapa stakeholder, maka mustahil negeri ini bisa mengakhiri impor garam. Selain itu kebijakan impor ini diduga ada kepentingan beberapa importir yang berambisi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Ketiga penyebab tersebut menunjukkan bahwa persoalannya terletak di pemerintah, yaitu apakah berpihak pada asing ataukah rakyat. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perdagangan jika ingin berpihak pada rakyat maka keduanya harus memiliki kata sepakat bahwa impor garam di negeri maritim harus segera dihentikan secara nyata. Namun untuk mengubah semua kondisi ini, dibutuhkan keberanian untuk membuat kebijakan fundamental dalam menghentikan impor garam agar tidak tambal sulam.

Menghentikan Impor Garam

Kebijakan impor garam selain menghamburkan devisa, juga membunuh petani garam dalam negeri dan mengancam swasembada garam nasional yang telah ditetapkan pemerintah (KKP) melalui program pemberdayaan garam rakyat (Pugar). Selain itu, impor garam hanya akan memakmurkan para spekulan dan komprador penjual tanah air. Karena itu untuk menghentikan impor garam dengan terpenuhinya kebutuhan garam nasional, maka beberapa hal yang perlu dilakukan adalah Pertama, pada subsistem produksi, pemerintah mesti meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha garam dengan menerapkan teknologi pengelolaan garam dan sesuai dengan daya dukung wilayah pada lahan usaha yang ada (existing). Setiap unit usaha perlu diupayakan agar memenuhi skala ekonomi (economy of scale).

Kedua Prasarana dan sarana (infrastruktur) usaha pengelolaan garam mesti dirawat dan diperbaiki, serta dibangun yang baru di setiap kabupaten/kota sesuai kebutuhan wilayah di seluruh Indonesia agar swasembada garam yang telah dicanangkan oleh pemerintah dapat diraih dan bukan sekedar wacana.

Ketiga, Memberikan dukungan permodalan dan mencegah investor asing masuk untuk mengelola garam, petani garam perlu diberikan dukungan permodalan dari pemerintah untuk keberlanjutan usaha produksi garam secara berkesinambungan sehingga melalui modal yang tepat, petani garam dapat terbantu dalam meningkatkan produksi garam berdasarkan target yang telah ditentukan. Tidak adanya permodalan untuk biaya produksi menjadikan garam yang dipanen kurang dari lima hari (rata-rata 2-3 hari) sehingga menyebabkan kondisi garam masih sangat muda dan kualitasnya pun rendah. Selain itu pemerintah perlu tegas membuat regulasi tentang larangan investor asing yang masuk untuk mendominasi pengelolaan garam dalam negeri. Hal ini untuk melindungi para petani lokal. Industri garam dalam negeri perlu dibangkitkan sehingga mampu mandiri.

Keempat, pendampingan manajerial pengelolaan, Terpenuhinya kebutuhan garam secara nasional akan berhasil bila petani garam diberikan pendampingan secara manajerial tentang bagaimana melakukan pengelolaan produksi garam sesuai dengan standar yang diterapkan agar didapat kualitas garam bagus dan mampu bersaing dengan garam dari negara lain. Dalam hal ini peran penyuluh atau pendampingan di lapangan menjadi penting untuk lebih memberi perhatian dalam membina para petani garam agar mampu memproduksi garam yang berkualitas
Kelima, Kepastian harga dan jaminan pembelian dari pemerintah. Kendala yang sering dihadapi para petani garam adalah kesulitan ketika menjual ke pasar, terkadang harganya ditawar oleh tengkulak sangat rendah, maka dari itu pemerintah perlu peduli dengan memberikan kepastian harga dan PT Garam diwajibkan mau membeli garam petani. Mengingat ketidakpastian harga akan membuat harga tidak stabil dan ini akan menurunkan kesejahteraan petani garam.

Akhirnya dengan kelima solusi alternatif tersebut. Indonesia sebagai negeri maritim dapat berani untuk menghentikan dan menghapus kebijakan politik impor garam dengan tercapainya swasembada garam konsumsi pada tahun 2012 nanti.

Andi Perdana Gumilang

Alumnus Institut Pertanian Bogor, Peneliti Independent Fisheries Policy Watch.

dimuat di koran harian kontan 16 Agustus 2011 Halaman 23

1 Ekor Tuna Sirip Biru Raksasa (342 Kg)
1 Kg = Rp. 10.421.052,
342 Kg = Rp. 3,5 Miliar
Sumber: China Daily, 7 Januari 2011

Gambaran potensi ekonomi perikanan

POTENSI EKONOMI TAMBAK UDANG
Total luas areal potensial : 1,2 juta ha.
Udang Vaname: 300.000 ha ( 25%)
Udang Windu  : 300.000 ha (25%)

1. Produksi Vaname : 300.000 ha x 20 ton/ha/th = 6.000.000 ton/th = 6.000.000.000 kg/th.
Pendapatan negara (DEVISA): 6.000.000.000 kg/th x US$ 5/kg = US$ 30 Milyar/th = Rp 270 Trilyun/th = 20% APBN 2011
Pendapatan individu = Rp 7 juta/ha/bulan
Tenaga Kerja Langsung:  1,2 JUTA orang.

2. Produksi Windu : 300.000 ha x 2 ton/ha/th = 600.000 ton/th.
DEVISA: 600.000.000 kg/th x US$ 10/kg = US$ 6 Milyar/th
Pendapatan individu = Rp 4 juta/ha/bulan
Tenaga kerja langsung: 1,2 juta orang.

POTENSI EKONOMI INDUSTRI RUMPUT LAUT Gracilaria sp
Luas : 200.000 ha
Produksi :200.000 ha x 20 ton kering/ha/th = 4.000.000 ton/th = 4 milyar kg/th
Pendapatan (devisa): 4 milyar kg/th x US$ 1 /kg =US$ 4 milyar/th = Rp. 36 Trilyun/Tahun.
Pendapatan individu = Rp 3,5 juta/ha/bulan
Tenaga Kerja = 1 juta orang.

POTENSI EKONOMI INDUSTRI RUMPUT LAUT Eucheuma sp
Luas : 1 juta ha (4% luas laut potensial)
Produksi :1000.000 ha x 20 ton kering/ha/th = 20.000.000 ton/th = 20 milyar kg/th
Pendapatan (devisa): 20 milyar kg/th x US$ 1 /kg =US$ 20 milyar/th = Rp. 180 Trilyun/Tahun.
Pendapatan individu = Rp 12 juta/ha/bulan
Tenaga Kerja = 4 juta orang.

Sumber: Materi Prof.Rokhmin

Assalamu’alaikum.Wr.Wb,

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., penghulu para Rasul, keluarga dan para sahabat baginda. Semoga keselamatan senantiasa diberikan kepada siapa saja yang mengikuti tuntunan baginda, dan membela kehormatan agamanya.

Sehubungan dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai kelompok menyimpang yang mengikuti ajaran Nabi Palsu dari India yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, yang keberadaannya selama ini meresahkan umat Islam di Indonesia dan di dunia, karena terus menyebarkan ajaran mereka yang menyimpang dari ajaran Islam tersebut, maka Majelis Talim Almarjan FPIK IPB menuntut agar JAI ini segera dibubarkan. Semuanya itu demi mempertahankan akidah Islam, dan menjaga perasaan umat Islam.

Adapun sebab utama yang menjadi alasan tuntutan kami dan juga warga Muslim di negeri ini adalah:

1. Jamaah Ahamadiyah Indonesia telah keluar dari akidah Islam, ketika mengimani orang yang mengaku Nabi, yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, asal India, yang diyakini kebenarannya sebagai Nabi. Dan mengklaim, bahwa keyakinan tersebut dibenarkan Islam. Padahal al-Qur’an telah menetapkan, bahwa Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi terakhir. Allah berfirman:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Sekali-kali Muhammad bukanlah bapak salah seorang lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan Nabi terakhir. Dan, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.s. Al-Ahzab: 40)

Baginda saw. sendiri juga telah menyatakan tentang diri baginda, bahwa tidak ada Nabi lagi setelah baginda saw. sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Shahih al-Bukhari dari Abu Hurairah ra. bahwa baginda saw. bersabda:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي

“Dahulu, Bani Israel dipimpin oleh para Nabi. Tatkala seorang Nabi wafat, maka dia akan digantikan oleh Nabi yang lain. Dan, bahwa tidak ada seorang Nabi pun setelahku.” (H.R. Bukhari)

Orang yang mengaku sebagai Nabi (dalam kasus Musailamah) disebut dengan sebutan pembohong besar (al-kaddzab). Memang, meski dalam 12 butir penjelasannya Ahmadiyah tidak menyatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, tapi secara implisit mereka masih mengakui. Fakta di lapangan juga membuktikannya, ketika para pengikutnya masih mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi. Kalaupun mereka tidak mengakuinya sebagai Nabi, tapi adalah suatu kebatilan yang besar menjadikan seorang Nabi Palsu sebagai seorang guru dan pemimpin seperti yang diakui oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia dalam 12 butir penjelasannya. Sedangkan di masa Nabi dan Khalifah Abu Bakar, para Nabi palsu dan para pengikutnya telah diminta segera bertobat. Kepada mereka diberlakukan sanksi hukum Riddah (murtad), atau diperangi hingga kembali ke pangkuan Islam.

2. Kelompok sempalan ini juga telah menodai kesucian al-Quran dengan kitab Tadzkirah-nya. Kitab yang diklaim oleh Mirza Ghulam Ahmad dan para pengikutnya sebagai wahyu yang suci (wahyun muqaddas). Kitab tersebut merupakan bajakan terhadap al-Quran dengan cara mencuplik-cuplik ayat-ayat al-Quran dari sana-sini, lalu dicampuraduk dengan ucapan Mirza yang diselipkan di dalamnya, dan diklaim sebagai wahyu dari Allah. Jelas ini adalah suatu penodaan terhadap kesucian ayat-ayat al-Quran. Karena itu, sekalipun dalam penjelasannya, Jamaah Ahmadiyah Indonesia tidak menyebutnya sebagai wahyu, namun tetap mengakui keberadaan kitab bajakan tersebut sebagai pangalaman ruhani Mirza Ghulam Ahmad dan menjadikannya sebagai rujukan mereka. Ini jelas merupakan penyimpangan dan kesalahan yang nyata.

3. Kelompok sempalan ini juga telah melanggar hak asasi dan perasaan umat Islam terkait dengan kesucian Nabi dan al-Qur’an mereka, melalui penodaan mereka terhadap Nabi Muhammad saw. dan al-Qur’an. Adalah suatu bentuk kelalaian pemerintah, bila membiarkan pelanggaran.

4. Kami juga mengingatkan pemerintah dengan UU No 5/69 jo Penpres No.1/PNPS/1965 tentang pelanggaran dan penodaan agama oleh sekelompok orang yang membuat-buat ajaran dan mengklaim merupakan ajaran dari ajaran agama asalnya.

Berkaitan dengan alasan-alasan di atas, penetapan bahwa akidah kelompok Ahmadiyah telah menyimpang dari akidah Islam, sekaligus memalsukan akidah Islam yang benar sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah telah dikukuhkan oleh MUI dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hasil Munas MUI VII di Jakarta, pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H/29 Juli 2005, yang menegaskan kembali keputusan Fatwa MUI dalam munas ke II tahun 1980 yang menetapkan, bahwa aliran Ahmadiyah telah keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam), yang mengajak mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya kembali kepada ajaran Islam yang haq (al ruju’ ila al haq), dan kembali kepada umat yang sahih dan murni. Di dalamnya juga dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melarangnya, dan mencegah penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia, serta membekukan organisasinya dan menutup semua kegiatannya.

Kami juga mengingatkan Saudara Presiden, dengan pernyataan Saudara di depan para ulama di istana beberapa waktu lalu, bahwa Saudara akan merujuk kepada fatwa Majelis Ulama terkait dengan kelompok ini. Maka, sudah saatnya Saudara mengambil tindakan tegas sesuai dengan kewenangan Saudara untuk melarang kelompok sempalan ini.

Disamping itu, sudah menjadi kewajiban Saudara sebagai penguasa Muslim untuk melindungi akidah umat dan Saudara bertanggung jawab atas keselamatan dan kejernihan akidah umat, juga mencegah semua bentuk penodaan terhadap akidah warga Muslim di wilayah yang Saudara perintah.

Kami juga mengingatkan Saudara Presiden akan tugas dan fungsi seorang penguasa Muslim. Dalam sabda baginda Rasulullah saw. telah dinyatakan:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

“Seorang imam (pemimpin) itu laksana perisai, dimana orang berperang di belakangnya, dan dia menjadi perisainya. Jika dia memerintahkan pada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan adil, maka dengannya dia berhak mendapatkan pahala. Jika dia memerintahkan yang lain (kemaksiatan), maka dia pun berkewajiban untuk menanggung (dosanya)”.(HR. Muslim).

Juga sabda baginda saw. yang menyatakan:

مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

“Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus urusan rakyat, kemudian dia tidak mau memberikan nasihat, kecuali dia tidak akan pernah mencium wangi surga.” (HR. Bukhari)

Semoga sikap Saudara Presiden dalam melindungi kesucian dan keselamatan akidah Islam ini dicatat dalam neraca amal kebaikan Saudara. Namun, jika Saudara tidak melakukannya, maka Saudara bisa dinyatakan telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang Mukmin. Tentu, kami tidak berharap Saudara Presiden melakukannya.

Semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah-Nya kepada kami dan juga Saudara semua.

Ya Allah, saksikanlah, bahwa kami benar-benar telah menyampaikan amanat-Mu. Akhirnya, hanya kepada Allahlah, Tuhan semesta alam, segala puja dan puji kita panjatkan.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Bogor, 6 Rabiul Awal 1432 H

9 Februari 2011

MT ALMARJAN FPIK IPB

Email: almarjan.fpik@gmail.com

Gambar 1. Petani binaan Program Pemberdayaan Petani Sehat (P3S) Lembaga Pertanian Sehat sedang melaksanakan kegiatan panen padi pada lahan kurang lebih 3000 m2

Gambar 2. Pelatihan Koperasi bagi para pengurus kelompok tani-Gapoktan Program Pemberdayaan Petani Sehat (P3S) Lembaga Pertanian Sehat Cluster Serang serta Kegiatan Orientasi Program P3S untuk anggota baru.

Imlek Bagian Ajaran Agama Khonghucu, Bukan Sekedar Tradisi Tionghoa

Memang tak jarang kita dengar dari orang Tionghoa, termasuk tokoh-tokohnya yang sudah masuk Islam, bahwa Imlek itu sekedar tradisi. Tidak ada hubungannya dengan ajaran suatu agama, sehingga umat Islam boleh turut merayakannya. Sebagai contoh, Sekretaris Umum DPP PITI (Pembina Iman Tauhid Islam), H. Budi Setyagraha (Huan Ren Cong), pernah menyatakan bahwa Imlek adalah tradisi menyambut tahun baru penanggalan Cina, datangnya musim semi, dan musim tanam di daratan Cina. H. Budi Setyagraha berkata,”Imlek bukan perayaan agama.” (Lihat “Sekjen DPP PITI : Rayakan Imlek Jangan Berlebihan”, Kedaulatan Rakyat, Selasa, 13 Pebruari 2007, hal. 2).

Jika kita mendalami agama Khonghucu, khususnya mengenai hari-hari rayanya, akan terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Sebab sebenarnya Imlek adalah bagian integral dari ajaran agama Khonghucu, bukan semata-mata tradisi.

Dalam bukunya Mengenal Hari Raya Konfusiani (Semarang : Effhar & Dahara Prize, 2003) hal. vi-vii, Hendrik Agus Winarso menyebutkan bahwa masyarakat kurang memahami Hari Raya Konfusiani. Kata beliau mencontohkan,”Misalnya Tahun Baru Imlek dianggap sebagai tradisi orang Tionghoa.” Dengan demikian, pandangan bahwa Imlek adalah sekedar tradisi, yang tidak ada hubungannya dengan agama, menurut penulis buku tersebut, adalah suatu kesalahpahaman (Ibid., hal. v).

Dalam buku yang diberi kata sambutan oleh Ketua MATAKIN tahun 2000 Hs. Tjhie Tjay Ing itu, pada hal. 58-62, Hendrik Agus Winarso telah membuktikan dengan meyakinkan bahwa Imlek adalah bagian ajaran Khonghucu. Hendrik Agus Winarso menerangkan, Tahun Baru Imlek atau disebut juga Sin Cia, merupakan momentum untuk memperbarui diri. Momentum ini, kata beliau, diisyaratkan dalam salah satu kitab suci Khonghucu, yaitu Kitab Lee Ki, bagian Gwat Ling, yang berbunyi :

“Hari permulaan tahun (Liep Chun) jadikanlah sebagai Hari Agung untuk bersembahyang besar ke hadirat Thian, karena Maha Besar Kebajikan Thian. Dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia… (Tiong Yong XV : 1-5).

(Lihat Hendrik Agus Winarso, Mengenal Hari Raya Konfusiani, [Semarang : Effhar & Dahara Prize, 2003], hal. 60-61).

Penulis buku tersebut lalu menyimpulkan Imlek adalah bagian ajaran Khonghucu. Beliau mengatakan :

“Dengan demikian, menyambut Tahun Baru bagi umat Khonghucu Indonesia mengandung arti ketakwaan dan keimanan.” (ibid.,hal. 61).

Maka tidaklah benar pendapat yang menyebutkan bahwa Imlek hanya sekedar tradisi orang Tionghoa, atau Imlek bukan perayaan agama. Yang benar, Imlek justru adalah bagian ajaran agama Khonghucu, bukan sekedar tradisi.

Lagi pula, harus kami tambahkan bahwa boleh tidaknya seorang muslim melakukan sesuatu, tidaklah dilihat apakah sesuatu itu berasal dari tradisi atau ataukah dari agama. Seakan-akan kalau berasal dari tradisi hukumnya boleh-boleh saja dilakukan, sementara kalau dari agama lain hukumnya tidak boleh.

Standar semacam itu sungguh batil dan tidak ada dalam Islam. Karena standar yang benar menurut Islam, adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman :

“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya.” (QS Al-A’raaf [7] : 3)

Kalimat “maa unzila ilaykum min rabbikum” dalam ayat di atas yang berarti “apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”, artinya adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. (Tafsir Al-Baidhawi, [Beirut : Dar Shaadir], Juz III/2).

Jadi suatu perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan, tolok ukurnya adalah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Apa saja yang benar menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah, berarti boleh dikerjakan. Sebaliknya apa saja yang batil menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah, berarti tidak boleh dilakukan.

Maka kalau kita hendak menilai perbuatan muslim turut merayakan Imlek menurut Islam, tolok ukurnya harus benar. Yaitu harus kita lihat adalah apakah perbuatan itu boleh atau tidak menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah, bukan melihat apakah Imlek itu dari tradisi atau dari agama.

Sungguh kalau seorang muslim menggunakan tolok ukur tadi, yaitu melihat sesuatu itu dari tradisi atau agama, ia akan tersesat. Sebab suatu tradisi tidak selalu benar, adakalanya ia bertentangan dengan Islam dan adakalanya sesuai dengan Islam. Contoh, free sex pada masyarakat Barat yang Kristen. Free sex jelas telah menjadi tradisi Barat, meski perbuatan kotor itu bukan bagian agama Kristen/Katholik, karena agama ini pun mengharamkan zina. Lalu, apakah karena free sex itu sekedar tradisi, dan bukan agama, lalu umat Islam boleh melakukannya? Jelas tetap tidak boleh, bukan?

Walhasil, mari kita gunakan barometer yang benar untuk menilai suatu perbuatan. Barometernya, bukan dilihat dari segi asalnya apakah suatu perbuatan itu dari tradisi atau agama, melainkan dilihat dari segi boleh tidaknya perbuatan itu menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah. Inilah pandangan yang haq, tidak ada yang lain.

Haram Atas Muslim Turut Merayakan Imlek

Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur`an dan As-Sunnah, haram hukumnya seorang muslim turut merayakan hari raya agama lain, termasuk Imlek, baik dengan mengikuti ritual agamanya maupun tidak, termasuk juga memberi ucapan selamat Gong Xi Fat Chai. Semuanya haram.

Imam Suyuthi berkata,”Juga termasuk perbuatan mungkar, yaitu turut serta merayakan hari raya orang Yahudi, hari raya orang-orang kafir, hari raya selain orang Arab [yang tidak Islami], ataupun hari raya orang-orang Arab yang tersesat. Orang muslim tidak boleh melakukan perbuatan itu, sebab hal itu akan membawa mereka ke jurang kemungkaran…” (Imam Suyuthi, Al-Amru bi Al-Ittiba’ wa An-Nahyu ‘An Al-Ibtida` (terj.), hal. 91).

Khusus mengenai memberi ucapan selamat, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah berkata,”Adapun memberi ucapan selamat yang terkait syiar-syiar kekufuran yang menjadi ciri khas kaum kafir, hukumnya haram menurut kesepakatan ulama, misalnya memberi selamat atas hari raya atau puasa mereka...” (Ahkam Ahli Adz-Dzimmah, [Beirut : Darul Kutub Al-'Ilmiyah], 1995, Juz I/162).

Dalil Al-Qur`an yang mengharamkan perbuatan muslim merayakan hari raya agama kafir di antaranya firman Allah SWT :

“Dan (hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah) orang-orang yang tidak menghadiri kebohongan…” (QS Al-Furqan [25] : 72).

Kalimat “laa yasyhaduuna az-zuur” dalam ayat tersebut menurut Imam Ibnu Taimiyah maknanya yang tepat adalah tidak menghadiri kebohongan (az-zuur), bukan memberikan kesaksian palsu. Dalam bahasa Arab, memberi kesaksian palsu diungkapkan dengan kalimat yasyhaduuna bi az-zuur. Jadi ada tambahan huruf jar yang dibaca bi. Bukan diungkapkan dengan kalimat yasyhaduuna az-zuur (tanpa huruf jar bi). Maka ayat di atas yang berbunyi “laa yasyhaduuna az-zuur” artinya yang lebih tepat adalah ” tidak menghadiri kebohongan”, bukannya ” memberikan kesaksian palsu.” (M. Bin Ali Adh-Dhabi’i, Mukhtarat min Kitab Iqtidha` Shirathal Mustaqim Mukhalafati Ash-habil Jahim (terj.), hal. 59-60)

Sedang kata “az-zuur” (kebohongan) itu sendiri oleh sebagian tabi’in seperti Mujahid, adh-Dhahak, Rabi’ bin Anas, dan Ikrimah artinya adalah hari-hari besar kaum musyrik atau kaum jahiliyah sebelum Islam (Imam Suyuthi, Al-Amru bi Al-Ittiba’ wa An-Nahyu ‘An Al-Ibtida` (terj.), hal. 91-95).

Jadi, ayat di atas adalah dalil haramnya seorang muslim untuk merayakan hari-hari raya agama lain, seperti hari Natal, Waisak, Paskah, Imlek, dan sebagainya.

Imam Suyuthi berdalil dengan dua ayat lain sebagai dasar pengharaman muslim turut merayakan hari raya agama lain (Lihat Imam Suyuthi, ibid., hal. 92). Salah satunya adalah ayat :

“Dan sesungguhnya jika kamu [Muhammad] mengikuti keinginan mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.” (QS Al-Baqarah [2] : 145).

Menurut Imam Suyuthi, larangan pada ayat di atas tidak hanya khusus kepada Nabi SAW, tapi juga mencakup umat Islam secara umum. Larangan tersebut adalah larangan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh atau orang kafir [seperti turut merayakan hari raya mereka]. Sedangkan yang mereka lakukan bukanlah perbuatan yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya (Lihat Imam Suyuthi, ibid., hal. 92).

Adapun dalil As-Sunnah, antara lain Hadits Nabi SAW,“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka.” (HR Abu Dawud).

Dalam hadits ini Islam telah mengharamkan muslim untuk menyerupakan dirinya dengan kaum kafir pada hal-hal yang menjadi ciri khas kekafiran mereka, seperti hari-hari raya mereka. Maka dari itu, haram hukumnya seorang muslim turut merayakan hari-hari raya agama lain (Lihat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Penjelasan Tuntas Hukum Seputar Perayaan, [Solo : Pustaka Al-Ummat], 2006, hal. 76).

Berdasarkan dalil Al-Qur`an dan As-Sunnah di atas, haram hukumnya seorang muslim turut merayakan Imlek dalam segala bentuk dan manifestasinya. Haram bagi muslim ikut-ikutan mengucapkan Gong Xi Fat Chai kepada orang Tionghoa, sebagaimana haram bagi muslim menghiasi rumah atau kantornya dengan lampion khas Cina, atau hiasan naga dan berbagai asesoris lainnya yang serba berwarna merah. Haram pula baginya mengadakan berbagai macam pertunjukan untuk merayakan Imlek, seperti live band, karaoke mandarin, demo masak, dan sebagainya.

Semua bentuk perbuatan tersebut haram dilakukan oleh muslim, karena termasuk perbuatan merayakan hari raya agama kafir yang telah diharamkan Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Himbauan Kepada Muslim Etnis Tionghoa

Terakhir, kami sampaikan seruan dan himbauan kepada saudara-saudaraku muallaf dari etnis Tionghoa, hendaklah Anda masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhannya (kaffah). Janganlah Anda -semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Anda semua- mengikuti langkah-langkah setan, yakni masuk ke dalam agama Islam namun masih mempertahankan sebagian ajaran lama yang dulu Anda peluk dan Anda amalkan, seperti perayaan Imlek. Marilah kita renungkan firman Allah SWT :

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah [2] : 208)

Wallahu a’lam bi al-shawab. [M. Shiddiq Al-Jawi]

Alasan klasik yang diungkapkan Pemerintah dalam melakukan pembatasan BBM bersubsidi ini adalah untuk mengurangi Beban APBN. Menurut Pemerintah, pada tahun 2011 saja dana yang dapat dihemat dari kebijakan tersebut sebesar Rp 3,8 triliun.

Alasan tersebut sebenarnya merupakan kebohongan publik yang terus-menerus dilakukan. Faktanya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBN 2010 baru mencapai 56,01 persen dari pagu anggaran APBN-P 2010 sebesar Rp 993,136 triliun atau sekitar Rp 556,285 triliun per 22 November 2010. Artinya, sampai November 2010 masih ada dana yang belum terserap sebanyak 437 T, sementara penghematan subsidi hanya Rp 3,8 T. Itu pun akan berkurang menjadi 3,2 T karena pembatasan BBM bersubsidi di undur Maret 2011. Jelas sangat ironis?

Oleh karena itu, alasan sebenarnya dari pembatasan BBM bersubsidi adalah karena pengelolaan BBM menggunakan paradigma Kapitalisme dan untuk memenuhi kepentingan para kapitalis.

BBM Milik Rakyat

Dalam pandangan Islam, BBM dan Gas serta sumber energi lainnya merupakan milik umum atau milik rakyat yang wajib dikelola oleh Negara. Rasulullah saw. telah menjelaskan sifat kebutuhan umum tersebut dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

اَلنَّاسُ شُرَكَاءٌ فِي ثَلاَثٍ: اَلْمَاءِ وَ الْكَلأِ وَ النَّارِ

Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud).

Anas ra. juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas ra. tersebut dengan menambahkan: wa tsamanuhu haram (dan harganya haram); yang berarti dilarang untuk diperjualbelikan.

Barang-barang tambang seperti minyak bumi besarta turunannya seperti bensin, gas, dan lain-lain (termasuk juga listrik, hutan, air, padang rumput, api, jalan umum, sungai, dan laut) semuanya telah ditetapkan syariah sebagai kepemilikan umum. Negara mengatur produksi dan distribusi aset-aset tersebut untuk rakyat. Pengelolaan kepemilikan umum oleh Negara dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum.

Air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudera, sungai besar, adalah benda-benda yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu. Siapa saja dapat mengambil air dari sumur, mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian, juga menggembalakan hewan ternaknya di padang rumput milik umum. Dalam konteks ini negara tetap mengawasi pemanfaatan milik umum ini agar tidak menimbulkan kemadaratan bagi masyarakat.

2. Pemanfaatan di bawah pengelolaan Negara.

Kekayaan milik umum yang tidak dapat dengan mudah dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat—karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar—seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya, maka negaralah yang berhak untuk mengelola dan mengeksplorasi bahan tersebut. Hasilnya dimasukkan ke dalam Kas Negara (Baitul Mal). Khalifah adalah pihak yang berwenang dalam pendistribusian hasil tambang dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya demi kemashlahatan umat.

Dalam mengelola kepemilikan tersebut, negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat—untuk konsumsi rumah tangga—dengan mendasarkan pada asas mencari keuntungan semata. Harga jual kepada rakyat hanya sebatas harga produksi. Namun, boleh menjualnya dengan mendapatkan keuntungan yang wajar darinya jika dijual untuk keperluan produksi komersial.

Adapun jika kepemilikan umum tersebut dijual kepada pihak luar negeri, maka boleh pemerintah mencari keuntungan semaksimal mungkin. Hasil keuntungan penjualan kepada rakyat untuk kepentingan produksi komersial dan ekspor ke luar negeri digunakan: Pertama, dibelanjakan untuk segala keperluan yang berkenaan dengan kegiatan operasional badan negara yang ditunjuk untuk mengelola harta pemilikan umum, baik dari segi administrasi, perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemasaran dan distribusi. Kedua, dibagikan kepada kaum Muslim atau seluruh rakyat. Dalam hal ini Pemerintah boleh membagikan air minum, listrik, gas, minyak tanah dan barang lain untuk keperluan rumah tangga atau pasar-pasar secara gratis atau menjualnya dengan semurah-murahnya, atau dengan harga wajar yang tidak memberatkan. Barang-barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat, misalnya emas, perak, tembaga, batubara dapat dijual ke luar negeri dan keuntungannya—termasuk keuntungan pemasaran dalam negeri—dibagi keseluruh rakyat, dalam bentuk uang, barang, atau untuk membangun sekolah-sekolah gratis, rumah-rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya.

Mewujudkan BBM Murah

Bahan Bakar menjadi mahal sebenarnya bersumber dari kekeliruan dalam kebijakan politik APBN dan carut-marutnya pengelolan Migas saat ini. Kebijakan APBN selama ini selalu menganggap subsidi BBM sebagai beban. Padahal sebenarnya istilah tersebut tidak tepat karena itu adalah kewajiban negara dalam menjalankan fungsinya, Justru yang selama ini menjadi beban APBN adalah Bunga Utang Luar Negeri dan Pokoknya. Hampir setiap tahun APBN kita digerogoti oleh Bunga dan Utang Luar Negeri (rata-rata di atas 25 %; lihat tabel 1). Sebagian besar utang tersebut dinikmati para kapitalis melalui dana rekapitulasi perbankan dan para koruptor (30 % dana utang luar negeri dikorupsi). Adapun dana subsidi hanya kurang dari 15% dan itu pun untuk seluruh rakyat Indonesia.

Tabel 1: APBN, Subsidi Energi dan Utang Luar Negeri

Adapun karut-marutnya pengelolaan BBM akibat liberalisasi Migas telah menyebabkan Sumber Migas saat ini hampir 90% dikuasai Asing dan Mafia Rente yang mengambil untung dalam pengelolaan dan distribusi BBM. Menurut sejumlah sumber termasuk temuan BPK tahun 2001 disebutkan sumber inefisiensi Pertamina antara lain: (a) pengadaan minyak mentah dan BBM yang tidak efisien. Hal ini karena Pertamina cenderung mengimpor minyak mentah dan BBM melalui jasa rekanan yang sarat dengan manipulasi tender oleh pihak Pertamina dengan para trader sehingga biaya pengadaan minyak impor semakin mahal bahkan sejumlah pengadaan melalui penunjukan langsung biayanya lebih mahal; (b) Pertamina lebih banyak menggunakan kapal sewa daripada kapal milik sendiri sehingga biaya angkut lebih mahal.

Oleh karena itu, agar BBM murah yang harus dilakukan adalah mengembalikan pengelolaan BBM sesuai dengan syariah melalui kebijakan APBN dan perubahan kebijakan di bidang Migas.

Kebijakan (Politik) APBN

Selama ini pendanaan selalu menjadi alasan minimnya eksplorasi Migas sehingga produksi menurun. Jelas alasan ini tidak benar. Yang sebenarnya adalah masalah prioritas Kebijakan APBN yang salah. Kebijakan APBN seharusnya menjadikan semua pengelolaan Migas dikuasai oleh negara sehingga hasilnya masuk APBN. Di sinilah pentingnya membatalkan UU Migas yang menjadi dasar liberalisasi/swastanisasi Migas.

Masalahnya juga keterbatasan dana, tetapi masalah prioritas yang salah. Mengapa untuk dana rekapitulasi perbankan yang ratusan triliun bisa disediakan, sementara untuk eksplorasi BBM yang menyangkut industri strategis dan kebutuhan publik selalu dibatasi.

Fakta menunjukkan, keterbatasan eksplorasi Migas oleh Pertamina sebenarnya bukan karena faktor dana, tetapi keberpihakan Pemerintah yang salah. Dalam Kasus Blok Cepu yang cadangannya lebih dari 10 miliar barel, secara dana Pertamina siap menyediakan dengan dana investasi dalam negeri. Namun, justru Pemerintah menyerahkan eksplorasi Blok Cepu kepada Perusahaan Amerika, yaitu Exxon Mobile.

Profesionalisme Pengelolaan Migas

Ada 2 hal yang terkait dengan pengelolaan Migas yang menyebabkan harga BBM mahal, yaitu masalah produksi dan distribusi. Masalah produksi sering dikaitkan dengan kemampuan teknologi eksplorasi yang masih belum mampu. Alasan ini juga tidak tepat karena eksplorasi Migas itu ada 2 bentuk: eksplorasi di darat dan di lepas pantai. Untuk eksplorasi di darat Pertamina dengan tenaga-tenaga ahlinya dari dalam negeri sudah mampu mendeteksi dan mengekplorasinya tanpa hambatan. Penemuan cadangan minyak di Blok Cepu adalah tenaga ahli dari Pertamina dan Pertamina menyatakan mampu secara teknologi untuk mengekplorasi-nya tanpa bantuan asing. Namun, karena tekanan Amerika maka dengan begitu mudahnya Blok Cepu tersebut diserahkan kepada Exxon Mobile.

Adapun eksplorasi di lepas pantai (laut). maka menurut BPPT memang saat ini belum mampu dilakukan oleh Pertamina. Namun, yang jadi masalah, mengapa setelah puluhan tahun kok belum mampu? Sebenarnya ketidak-mampuan Pertamina melakukan eksplorasi di laut dalam bukan karena SDM yang tidak mampu. Namun, banyak SDM Indonesia yang bekerja di Perusahaan Asing baik di Indonesia maupun di Luar negeri karena gajinya lebih besar. Misal, ada staf Bakosurtanal yang pernah bekerja di perusahaan marine hidrography untuk memasang oil-rig atau pipeline. Juga ada sebagian SDM Pertamina keluar dan pindah ke Perusahaan Asing seperti Arco yang banyak melakukan eksplorasi di Laut Jawa. Jadi Pernyataan BPPT bahwa Pertamina belum mampu sebenarnya bukan faktor Teknologi dan SDM kita yang tidak mampu, tetapi kebijakan Pertamina atau Pemerintah yang memang tidak pernah serius melakukan itu. Akibatnya, tidak ada upaya transfer teknologi dari perusahaan asing. Padahal selama ini salah satu alasan kerjasama dengan perusahaan asing adalah alih teknologi. Kalaupun saat ini belum mampu sebenarnya Pemerintah (negara) bisa menyewa tenaga ahli di bawah kendali Pemerintah atau Pertamina, bukan menyerahkan eksplorasi tersebut kepada perusahaan asing.

Adapun masalah distribusi seperti temuan BPK, Pertamina lebih banyak menggunakan kapal sewa daripada kapal milik sendiri sehingga biaya angkut lebih mahal, dari 137 Kapal yang dioperasikan Pertamina, 102 di antaranya disewa dari perusahaan lain.2 Yang lebih aneh bahkan cenderung tidak rasional bahkan bodoh adalah kebijakan Pemerintah melakukan Pemecahan Pertamina (unbandling) menjadi perusahaan-perusahaan kecil. Di Industri Hulu dipecah menjadi PT Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Geothermal, PT Pertamian Drilling Service dan PT PTC. Industri Hilir adalah PT Limited Petral dan PT Patra Niaga. Padahal unbundling ini akan menambah biaya dan memperpanjang rantai pemasaran sehingga harga akhir menjadi mahal. Apalagi tren perusahaan dunia saat ini adalah merger untuk tujuan efesiensi; misalnya Standar oil of New Jersey dan Anglo-American bergabung menjadi Exxon; Standar Oil of New York dan Vaccum Oil menjadi Mobile. Setelah itu Exxon dan Mobile bergabung menjadi Exxon Mobile.

Penutup

Itulah mekanisme agar BBM murah, yaitu kebijakan APBN yang sesuai syariah serta pengelolaan Pertamina yang professional; bebas dari korupsi dan mafia rente. Kalau BBM dijual kepada rakyat berdasarkan harga pokok maka harganya murah. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Pertamina (lihat Tabel 2 diatas), harga pokok produksi BBM sangat rendah yaitu Rp 804 (bahkan bisa lebih rendah dari itu karena biaya cost recovery Pertamina untuk mendapatkan Minyak Mentah lebih tinggi dibandingkan Perusahaan Minyak Lain dan komponen biaya lainnya juga boros). Namun, harganya menjadi mahal ketika Pemerintah menggunakan asumsi harga internasional, misalnya dengan asumsi Harga Minyak Mentah US$ 50 harga pokok BBM menjadi Rp 3.220 dan Rp 5.500 kalau harga minyak mentah internasional US$ 90.

Tabel 2: Harga Pokok Produksi BBM

Sumber: Laporan Keuangan Pertamina (diolah kembali)

Berdasarkan perhitungan tersebut maka harga jual BBM untuk kepentingan konsumsi rakyat sebesar Rp 805, sementara untuk untuk keperluan produksi komersial dalam negeri boleh mengambil keuntungan sewajarnya. Adapun untuk dijual keluar negeri boleh mengambil untung sebesar-besarnya.

Namun, Pemerintah kita memang aneh. Untuk keperluan rakyat sendiri dijual dengan harga yang sangat mahal, tetapi kalau untuk asing dijual dengan harga yang sangat murah. Wallahu a’lam bi ash-shawab. []

Catatan kaki:

1 BPK, Pengadaan Minyak Mentah dan Produk Kilang Tahun 2007 dan 2008 (Semester I) pada Pertamina.

2 Pertamina, Annual Report 2007.