Sudah lebih dari satu bulan ini wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), juga beberapa daerah di Jawa Barat, mengalami pemadaman listrik secara bergilir dari PLN. Pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Timur, termasuk di Luar Jawa.

Di Jawa Timur, misalnya di kawasan Malang Raya (Kabupaten dan Kota Malang serta Kota Batu), pemadaman listrik juga terjadi. Hingga kini pemadaman terus dilakukan karena adanya permintaan pelepasan daya dari Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa-Bali Regional Jatim.

Menurut kabar yang beredar, pemadaman listrik bergilir ini baru akan berakhir akhir Desember 2009. Tentu pemadaman listrik bergilir ini sangat menganggu aktivitas masyarakat, selain menimbulkan kerugian, terutama yang dialami industri, yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Alasan PLN/Pemerintah

PLN menyatakan bahwa pemadaman terus terjadi akibat pembangunan sistem ketenagalistrikan di Indonesia terkendala sejumlah hambatan teknis dan finansial. “Karena kemampuan dana internal PLN sangat rendah dan juga konsekuensi kebijakan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2003,” tutur Direktur Utama PLN, Fachmi Mochtar, saat Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi VII DPR (Republika, 17/11/2009).

Dalam kesempatan itu, Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan program penanganan pemadaman listrik baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dalam jangka pendek, yakni tiga bulan ke depan, misalnya, PLN telah dan akan melakukan pengunduran jadwal pemeliharaan, penyewaan generator, pengaturan jaringan, imbauan penghematan, dan pembelian daya listrik swasta. “Program jangka menengah dalam periode hingga dua tahun adalah perbaikan trafo, relokasi trafo dan menyewa pembangkit,” katanya.

Adapun program jangka panjang adalah menambah daya pembangkit dan kapasitas jaringan transmisi melalui proyek 10.000 MW dan proyek pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Namun demikian, PT PLN (Persero) mengaku tidak dapat melaksanakan investasi sesuai dengan Rancangan Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sudah ditetapkan Pemerintah. “Kami tidak sanggup melaksanakan investasi sesuai RUPTL jika alokasi dananya berasal dari internal PLN,” ujar Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) Rudiantara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Rudi menambahkan, berdasarkan prospektus investasi PLN mulai tahun 2009 hingga 2013 sebesar Rp 213 triliun. Padahal, dari rencana investasi sektor listrik pada tahun 2010 sebesar Rp 60 triliun, PLN baru mendapatkan pendanaan dari SLA (pinjaman luar negeri Pemerintah) sekitar Rp 7,6 triliun, APBN Rp 3 triliun dan EBITDA PLN tahun depan yang diperkirakan sebesar Rp 15 triliun hingga Rp 16 triliun. “Tapi dari seluruh EBITDA itu, setengahnya untuk membayar hutang, yang free cuma setengahnya, sisanya masih kita cari,” paparnya (Detik.com, 16/11/2009).

Mengurai Benang Kusut Krisis Listrik

Pemadaman listrik yang kerap terjadi adalah bagian dari krisis listrik yang selama ini dialami Indonesia. Sebabnya, paling tidak, ada tiga. Pertama: faktor teknis. Secara teknis saat ini memang terjadi kerusakan yang menimpa sejumlah gardu induk PLN, seperti di kawasan Jakarta Timur karena terbakar pada tanggal 29 September 2009; juga terbakarnya sebuah trafo yang dimiliki Gardu Induk Tegangan Tinggi Cawang; kerusakan trafo di Gardu Induk Listrik Gandul dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTU) Muara Karang; terganggunya PLTP Gunung Salak Unit 2 Unit dan lepas dari sistem; terganggunya trafo GITET 500 KV Bandung Selatan. Kerusakan juga terjadi di Pembangkit Lisrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tanjung Priok, Jakarta, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jawa Barat serta PLTU Tambak Lorok di Semarang, PLTG Sragen (Mediaindonesia.com, 11/11).

Kedua: faktor finansial. Faktor teknis di atas tentu tidak lepas dari faktor finansial. Faktor ini juga diakui PLN. Di sisi transmisi, misalnya, banyak jaringan dan alat-alat PLN yang sudah tua karena tiadanya biaya investasi sehingga harus dilakukan overhaul yang akhirnya merugikan masyarakat banyak dengan pemadaman listrik tersebut. Teknologi listrik termasuk teknologi tinggi. Banyak alat-alat yang masih harus diimpor dan harganya mahal. Padahal APBN terbatas.

Akibatnya, kenaikan Tarif Dasar Listrik secara periodik (rutin) menjadi pilihan. Kenaikan ini sudah berlangsung berkali-kali sejak zaman Soeharto hingga masa SBY. Saat ini pun Pemerintah telah memastikan akan menaikkan kembali Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk yang ke sekian kalinya pada tahun 2010. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Saleh, Senin (09/11) (Kontan.co.id, 9/11).

Lebih dari itu, karena keterbatasan PLN untuk memasok ketersedian listrik, Pemerintah mengundang swasta untuk ikut membangun fasilitas pembangkit dan transmisi. Swasta menjawab undangan ini dengan meminta kontrak karya (keharusan PLN membeli listrik mereka, tentu dengan harga lebih mahal). Ini pun sudah berlangsung lama. Akibatnya, dalam perkembangan selanjutnya, PLN tidak lagi menjadi pemain tunggal dalam kelistrikan. Apalagi UU Listrik yang disahkan baru-baru ini memberikan peluang lebih lebar lagi kepada pihak swasta/asing untuk bersaing dengan PLN dalam penyediaan listrik, termasuk dalam proyek penyediaan listrik 10.000 MW. Konsekuensinya, listrik benar-benar menjadi barang ekonomi. Apalagi Pemerintah akan terus mengurangi subsidi bagi PLN.

Ketiga: Faktor politik/kebijakan. Pemerintah saat ini tampak bergerak ke arah liberalisasi ekonomi, termasuk di sektor energi, khususnya kelistrikan. Celakanya, liberalisasi ekonomi ini disinyalir merupakan desakan pihak asing, baik negara-negara asing (khususnya AS) maupun lembaga-lembaga asing seperti Bank Dunia dan IMF. Kedua lembaga ini, misalnya, selalu mempromosikan (baca: mendesakkan) liberalisasi sektor listrik kepada Pemerintah.

Selain liberalisasi listrik yang saat ini sudah mendapatkan payung hukum melalui UU Kelistrikan yang baru disahkan, liberalisasi sektor energi malah telah lebih dulu dilakukan, yang juga sudah dipayungi oleh antara lain UU Migas. Menurut pengamat ekonomi Dr. Hendri Saparini, 90 persen energi negeri ini sudah dikuasai oleh pihak asing. Akibatnya, sumber energi (khususnya minyak dan gas) menjadi sangat mahal, dan PLN jelas kena dampaknya. Pasalnya, biaya pemakaian BBM untuk pembangkit-pembangkit PLN mencapai Rp 28,4 triliun pertahunnya, atau hampir seperempat dari seluruh biaya operasional PLN setiap tahunnya. Besarnya beban biaya operasional PLN ini lebih karena kebijakan ekonomi Pemerintah yang memaksa PLN membeli sumber energinya (BBM, gas, batubara) dengan harga yang dikehendaki oleh perusahan-perusahaan asing ini, yang memang memegang kendali dalam industri minyak, gas dan batubara. Di sisi lain, lebih dari 70 persen batubara dan lebih dari 55 persen gas diekspor ke luar negeri, bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk PLN.

Solusi Syariah Mengatasi Krisis Listrik

Energi, termasuk listrik, merupakan bagian dari kepemilikan umum berdasarkan hadis Nabi saw.:

«اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْكَلأَِ وَالْمَاءِ وِ النَّارِ»

Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: padang gembalaan, air dan api (HR Ibn Majah).

Syariah Islam telah menetapkan negara (Khilafah) sebagai wakil umat untuk mengatur produksi dan distribusi energi (termasuk listrik) tersebut untuk kepentingan rakyat. Negara tidak boleh mengeruk keuntungan dari kepemilikan umum ini. Negara hanya boleh memungut tarif sebagai kompensasi biaya produksi dan distribusi barang-barang tersebut (lihat: Abdurrahman al-Maliki, As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutslâ). Negara pun tidak boleh memadamkan listrik seenaknya tanpa banyak pertimbangan sebelumnya yang sangat merugikan rakyat. Negara juga haram menyerahkan kepemilikan umum ataupun penguasaannya kepada pihak swasta/asing berdasarkan hadis di atas.

Karena itu, solusi syariah untuk mengatasi krisis listrik saat ini dapat dilakukan cara menghentikan liberalisasi energi, termasuk listrik, dan mengembalikan seluruhnya ke tangan negara sebagai pengelola utama.

Kedua, listrik harus dikelolah oleh sebuah badan milik negara yang statusnya adalah institusi pelayanan, dan bukan dijadikan sebagai institusi bisnis. Konsekuensinya, badan milik negara yang mengelola listrik ini memang harus terus disubsidi oleh negara. Pertanyaannya: dari mana negara bisa mendanainya? Jawabannya mudah. Sebagaimana kita ketahui, kekayaan alam Indonesia sangat melimpah-ruah. Menurut catatan Waspada (12/11/2005), misalnya, Indonesia memiliki 60 ladang minyak (basins), 38 di antaranya telah dieksplorasi, dengan cadangan sekitar 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Kapasitas produksinya hingga tahun 2000 baru sekitar 0.48 miliar barel minyak dan 2.26 triliun TCF. Ini menunjukkan bahwa volume dan kapasitas BBM sebenarnya cukup besar dan jelas sangat mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri, termasuk PLN.

Itu baru sektor migas, belum sektor energi yang lain; juga belum termasuk dari sektor pertambangan (emas, perak, tembaga, nikel, besi, dll), kekayaan hutan, laut, dll. Sayangnya, selama ini semua kekayaan alam Indonesia itu sebagian besarnya malah masuk ke kantong swasta dan asing. Di bidang pertambangan, di Bumi Papua saja, misalnya, Indonesia memiliki cadangan sekitar 72 juta ton emas. Sayangnya, tambang emas itu dikuasai PT Freeport sejak puluhan tahun lalu. Menurut Econit, royalti yang diberikan Freeport ke Pemerintah hanya 1-3.5 persen sehingga penerimaan Pemerintah dari pajak, royalti dan dividen FI hanya 479 juta dolar AS (SWA, 1997). Jumlah itu tentu masih sangat jauh dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh Freeport sekitar 1.5 miliar dolar AS (tahun 1996) (Gatra, 10/1998).

Jika kita ‘berandai-andai’, andai semua itu dikelola oleh Pemerintah secara langsung, dan tidak diserahkan kepada pihak asing, kita bisa membayangkan, berapa ratus triliun pertahun pemasukan yang bakal didapat Pemerintah. Andai itu terbukti, sebetulnya tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak mensubsidi PLN, yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan rakyat juga.

Wahai kaum Muslim:

Sadarilah bahwa krisis listrik saat ini adalah akibat liberalisasi ekonomi, termasuk liberalisasi energi, antara lain listrik. Liberalisi adalah bagian dari agenda Kapitalisme-sekular yang telah lama bercokol di negeri ini. Karena itu, yakinlah bahwa selama Kapitalisme-sekular ini tetap bercokol di negeri ini, kita tidak akan pernah bisa keluar dari berbagai macam krisis, termasuk krisis listrik, karena memang Kapitalisme-sekular itulah sumber krisis.

Saatnya kita membuang Kapitalisme-sekular, kemudian menggantinya dengan sistem Islam, dengan cara menerapkan syariah Islam secara total dalam negara, dalam institusi Khilafah. Marilah kita sambut seruan Allah SWT:

]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ [

Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul jika Rasul menyeru kalian pada sesuatu yang menghidupkan kalian (QS al-Anfal [8]: 24).

Wallâhu a’lam. []

Sumber: buletin Al-Islam edisi 481

Pengertian Qurban
Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab qurban, diambil dari kata : qaruba (fi’il madhi) – yaqrabu (fi’il mudhari’) – qurban wa qurbaanan (mashdar).Artinya, mendekati atau menghampiri (Matdawam, 1984).
Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya (Ibrahim Anis et.al, 1972).

Ikan diperhitungkan sebagai sumber zat gizi yang sangat tinggi. Kandungan Omega 3 pada ikan mampu mencegah penyakit jantung dan penyakit degeneratif lainnya.

Sebuah studi yang dipaparkan dalam Jurnal American College of Cardiology pada July 2008 menunjukkan, masyarakat Jepang yang gemar mengonsumsi ikan memiliki kualitas jantung yang lebih sehat dibandingkan masyarakat Amerika Utara yang jarang mengonsumsi ikan.

Hasil penelitian yang dilakukan dr Daat Kromhout dari Universitas Leiden, Belanda, juga menunjukkan, masyarakat yang mengonsumsi ikan sekitar 30 gram sehari memiliki risiko terserang penyakit jantung 50 persen lebih rendah dibandingkan orang yang tak pernah mengonsumsi ikan.

“Masalah utama yang kami alami dalam budaya Barat adalah kami sangat sedikit mengonsumsi ikan,” kata William Harris, Direktur Penelitian bidang Metabolisme dan Nutrisi Universitas South Dakota.

Harris mengatakan, konsumsi dua makanan mengandung ikan seminggu sekali telah memenuhi kebutuhan Omega 3 dalam tubuh yakni sebesar 500 miligram. Omega 3 merupakan asam lemak yang dihasilkan melalui persenyawaan lemak ikan dalam metabolisme tubuh. Selain menghasilkan Omega 3, ikan juga mengandung banyak protein, vitamin, dan mineral.

Selain bermanfaat positif terhadap organ jantung, Omega 3 juga bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, melemahkan pertumbuhan sel kanker, dan meningkatkan kecerdasan anak. Bahkan, masyarakat yang gemar mengkonsumsi ikan memiliki harapan hidup lebih panjang. (vivanews.com 7/11/2009)

JAKARTA (Antara): Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) minta tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2009.

“Saya usulkan kepada Menko (Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa) soal penambahan anggaran ini karena sisa anggaran DKP tidak besar sekitar Rp200 miliar,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Jakarta, hari ini

Dia juga meminta agar penambahan anggaran melalui APBN-P 2009 dapat dipercepat sehingga dapat dikeluarkan pada bulan Januari 2010. “Menkeu setuju. Kita juga akan bicarakan ini dengan Komisi IV DPR RI nanti,” ujar Fadel.

Tambahan anggaran tersebut, menurut dia, akan difokuskan untuk empat hal. Pertama, membenahi infrastruktur di daerah nelayan dan pesisir, termasuk memberikan fasilitas air bersih, tangki minyak. Kedua, pemberian benih ikan hingga rumput laut secara cuma-cuma kepada pembudidaya. Ketiga, yakni menjalankan konsep “minapolitan” bagi pesisir, nelayan, dan pulau-pulau kecil.

Dia menjelaskan bahwa konsep “minapolitan” adalah memberdayakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan komoditas unggulan daerah masing-masing. Pembedaan produk menjadi “branding” bagi satu daerah menjadi sangat penting karena untuk menciptakan produk unggulan.

“Ide ini akan dibantu oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kita akan membangun kampung-kampung lele, bandeng, dan produk khusus perikanan lainnya sebagai `branding` di setiap daerah,” tegas Fadel.

Untuk mendukung berjalannya program ketiga ini, menurut dia, telah ada 56 daerah yang akan dijadikan sebagai “Pilot Project” konsep minapolitan yang tersebar di 33 provinsi.

Hal keempat yang menjadi penting, lanjut Fadel, yakni pemberdayaan penyuluh perikanan. Hal ini penting untuk memberikan pembelajaran bagi nelayan lebih besar lagi.(bisnis.com)

Sebagaimana kita ketahui bersama setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari sumpah pemuda, sumpah pemuda diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai momen pemersatu bangsa dan juga momen mengkokohkan nasionalisme. Masih mampukah nasionalisme itu menjadi ikatan untuk menyatukan bangsa?

Hakikat Nasionalisme

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dengan jernih menjelaskan nasionalisme ini dalam bukunya, Nizham al-Islam, beliau membedakan nasionalisme/kebangsaan dengan patriotisme. Meskipun sama-sama lahir dari naluri mempertahankan diri. Dalam patriotisme, perasaan yang dominan adalah upaya untuk mempertahankan diri dari ancaman luar, sementara dalam nasionalisme yang dominan adalah keinginan yang muncul dari kecintaan akan kekuasaan, terutama atas bangsa-bangsa lain.

Pada awalnya keinginan mempertahankan diri atau mencintai kekuasaan adalah sah-sah saja. Namun kemudian, ia menjadi berbahaya tatkala dijadikan sebagai ikatan untuk mempersatukan manusia atas dasar ras/etnik sebagai sesuatu yang paling suci dan paling tinggi. Nasionalismelah yang menyebabkan konflik terus-menerus, karena satu nation (bangsa/suku) sering bersaing untuk saling menguasai dan menaklukkan bangsa/suku yang lain. Semangat nasionalisme ini pula yang turut mendompleng ambisi bangsa-bangsa kapitalis untuk melakukan kolonialisasi yang penuh darah atas bangsa-bangsa lain.

Sama halnya nasionalisme yang merusak, patriotisme merupakan ikatan yang lemah, rapuh dan tidak kekal. Pasalnya, patriotisme akan muncul kalau ada ancaman/musuh dari luar. Setelah ancaman/musuh ini hilang, pudarlah ikatan ini; Di beberapa negara patriotisme menjadi senjata ampuh untuk melawan kolonialisme, namun menjadi lumpuh setelah penjajah lenyap. Ironisnya, kaum patriotis dan kaum nasionalis ini kemudian menerima dan mengadopsi sistem politik, ekonomi, dan pemerintahan warisan bangsa penjajah. Walhasil penjajahan sesungguhnya masih langgeng hingga kini.

Lagipula, nasionalisme maupun patriotisme tidak memiliki konsepsi untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Rasa kesatuan kebangsaan hanya dimanfaatkan untuk memadukan kekuatan demi mengusir penjajah dan tidak dijabarkan dalam strategi penataan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang merealisasikan kesatuan dan kedaulatan bangsa-bangsa pasca penjajahan.

Pandangan Islam tentang Nasionalisme

Dalam konteks inilah Syaikh Taqiyuddin menyebutkan bahwa ikatan yang terkuat bagi suatu masyarakat/bangsa adalah ikatan ideologis yang memiliki solusi komprehensif atas seluruh persoalan manusia. Untuk itu, dalam konteks dunia Islam, ideologi Kapitalisme hanya akan bisa dilawan dengan ideologi islam, bukan dengan nasionalisme.

Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, nasionalisme maupun patriotisme jelas diharamkan. Bahwa umat islam harus mempertahankan dirinya, itu benar. Namun, dorongannya bukanlah nasionalisme/patriotisme, tetapi perintah Allah SWT untuk berjihad. Islam tidak melarang kaum muslim untuk meraih kekuasaan dan memperluas kekuasaan. Namun, kekuasaan dalam islam bukanlah kekuasaan itu sendiri. Tetapi untuk menerapkan syariah di tengah-tengah umat Islam sekaligus menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh dunia.

Ikatan nasionalisme ini semakin jelas keharamannya ketika menjadi tujuan tertinggi dan mengalahkan ikatan akidah islam. Dalam islam, ikatan tertinggi yang menyatukan manusia adalah akidah islam. Dengan tegas Allah SWT berfirman yang artinya: “sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara” (QS al-Hujurat [49] : 10). Artinya, bangsa atau etnis manapun, selama ia mukmin, adalah saling bersaudara.

Ikatan nasionalisme sesungguhnya telah memecah belah umat islam dalam negara bangsa (nation state) yang berbeda- beda. Padahal, sebelum itu mereka dipersatukan selama berabad-abad dalam wadah Daulah Islamiyah. Sepertinya sikap mementingkan keselamatan bangsa sendiri ini akan menyelamatkan. Nyatanya tidak. Tindakan seperti itu justru akan memperkuat penjajah kapitalis seperti AS untuk memperluas penjajahannya. Diamnya umat islam karena lebih mendahulukan kepentingan bangsanya membuat AS secara leluasa menyerang negeri-negeri islam dulu hingga sekarang seperti Afganistan dan Irak sekaligus mendukung Israel menyerang palestina. Iran pun berada dalam ancaman AS. Bukan mustahil, Indonesia adalah giliran selanjutnya.

Namun, perlu juga kita tegaskan, menolak nasionalisme sebagai paham bukan berarti kita tidak mencintai bangsa. Perjuangan kaum muslimin seharusnya untuk menolak kapitalisme sekaligus berupaya menerapkan syariah Islam dalam wadah Khilafah justru didorong oleh rasa cinta kepada bangsa ini. Bukankah akibat penerapan ideologi kapitalisme bangsa ini termasuk bangsa-bangsa lain di dunia islam menderita? Bukankah pula hanya syariah Islam yang akan menjadi solusinya?

Menolak nasionalisme bukan pula berarti kita menginginkan negara dan bangsa ini terpecah-belah. Justru syariah Islam akan memperkuat sekaligus memperluas persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini. Sebab, syariah Islam telah mengharamkan setiap upaya pemisahan dan disintegrasi umat. Khilafah Islam akan menjadi negara global yang lintas bangsa, suku, warna kulit, bahkan agama. Ikatan yang mengikat mereka adalah ikatan ideologi bukan ikatan nasionalisme. Oleh karena itu  maka sudah saatnya kaum muslim pada umumnya dan para pemuda atau mahasiswa pada khususnya berjuang menegakkan syariah dan khilafah sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah SWT.

Terselengaranya Kongres Mahasiswa Islam Indonesia yang dihadiri lebih dari 5000 mahasiswa Islam dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia yang bersumpah untuk perjuangkan syariah dan khilafah yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) pada 18 Oktober 2009 yang lalu harus direspon positif karena sebagai wujud koreksi atas pergerakan mahasiswa atau pemuda yang selama ini ada dan momentum tonggak perubahan sejarah mahasiswa atau pemuda menuju kehidupan yang lebih baik.

Sumpah generasi muda negeri ini, telah menyatakan secara intelektual solusi mendasar atas segala persoalan yang menimpa negeri ini. Mereka menyatakan, bahwa syariah Islam dalam naungan Khilafah Islamiyyah sebagai solusi tuntas persoalan yang menimpa masyarakat Indonesia dan juga negeri-negeri Muslim lainnya. Semoga, Allah SWT mendengarkan sumpah yang telah mereka nyatakan. Semoga, sumpah ini menjadi titik awal kebangkitan para intelektual muda Muslim untuk menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Insya Allah, Khilafah Rasyidah yang telah dijanjikan tidak akan lama lagi segera berdiri, amin. Allahu Akbar! Wallah a’lam bi ash-shawab. []

Segenap LDF MT Al-Marjan FPIK mengucapkan selamat menempuh Ujian Tengah Semester (UTS) mulai tanggal 26 Oktober-7 November 2009 di kampus IPB .Rajin belajar, berusaha dan berdoa. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Alam Nasyrah:6-8)

Demokrasi, demokrasi, demokrasi pasti mati…

Demokrasi, demokrasi, demokrasi pasti mati…

Khilafah, Khilafah, akan tegak kembali…

Khilafah, Khilafah janji Allah yang pasti…

Itulah salah satu yel-yel yang dinyanyikan lebih dari 5000 mahasiswa-mahasiswi Islam dari berbagai perguruan tinggi dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, Bali, Madura dan Jawa dalam Kongres Mahasiswa Islam Indonesia (KMII), Ahad (18/10) di depan Basket Hall, Senayan, Jakarta.

Dengan penuh semangat, dari pagi hingga matahari tepat di atas kepala, mereka berulang kali melompat-lompat menerikan yel tersebut di sela-sela orasi para cendikiawan Muslim diantaranya adalah Fahmi Amhar, Dwi Condro Triono dan Fahmi Luqman di samping orasi dari para perwakilan mahasiswa.

Meskipun tidak turut melompat-lompat, sekitar seribu mahasiswi yang berdiri di sebelah kanan yang terpisah secara tegas dengan barisan mahasiswa, tidak kalah semangatnya, sambil mengangkat tangan terkepal, seirama menerikan yel tersebut.

Itulah salah satu ciri yang membedakan mahasiswa Islam dengan mahasiswa sekuler. Sehingga bukan hanya di masjid, barisan laki-laki dan perempuan terpisah. Di lapangan terbuka pun hukum Islam terkait dengan interaksi pria-wanita tetap diamalkan. Sehingga campur baur yang biasa terjadi dikalangan mahasiswa sekuler, tidak akan ditemukan dalam kelompok mahasiswa yang menjunjung tinggi syariah Islam.

Tonggak Perubahan

Kongres yang diselenggarakan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) tersebut ialah sebagai koreksi atas pergerakan mahasiswa yang selama ini ada. Kongres menilai pergerakan mahasiswa yang ada selama ini lebih bersifat pragmatis dan demi kepentingan sesaat.

Fenomena itu bisa dilihat dari berbagai angkatan termasuk mahasiswa angkatan ’98 maupun ’66. Demi kepentingan perut semata mereka berebut kursi kekuasaan mengorbankan idealisme mereka sendiri ketika masih mahasiswa.

Bahkan lebih jauh dari itu, seperti yang dinyatakan Erwin Permana, Koordinator Badan Eksekutif Nasional BKLDK kepada Media Umat di sela-sela kongres, KMII ini merupakan koreksi total terhadap Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 lalu.

KMII ini merupakan momentum dan tonggak perubahan sejarah mahasiswa atau pemuda kelak. “Kita bisa mengambil pelajaran dari Sumpah Pemuda 1928, sumpah tersebut dapat membawa arus perubahan dalam pergerakan pemuda untuk lepas dari penjajahan yang ada saat itu,” ujar mahasiswa pasca sarjana UI tersebut.

Sumpah Pemuda mengubah persepsi para pemuda sehingga sadar dan bangkit bersama-sama mengusir penjajah. Namun sayangnya, mereka hanya berhasil mengusir penjajahan militer. Sedangkan penjajahan di bidang lain seperti penjajahan dalam bentuk politik, ekonomi, pergaulan, dan pendidikan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Itu bukan karena perjuangan mereka yang melanggar sumpah. Tetapi konteks sumpahnya itulah yang bermasalah sehingga mereka hanya berkutat pada perjuangan melawan penjajahan militer.

“Sehingga kalau kita lihat konteks Indonesia kekinian memang penjajahan secara fisik itu tidak ada, tetapi secara ekonomi, politik, budaya, kita dijajah. Mengapa penjajahan non fisik ini tetap ada? Karena memang intelektual kitalah yang dijajah,” ujarnya.

Oleh karenanya, Erwin menandaskan pemuda sekarang haruslah sadar dan bangkit secara intelektual. Terkait dengan itu, mahasiswa Islamlah yang sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi motor penggerak untuk menyatukan dan membangun visi intelektual menuju Indonesia yang lebih baik.

Terbebas dari penghambaan terhadap manusia sehingga hanya perintah dan larangan dari Allah SWT saja yang layak diikuti karena memang hanya Allah SWT yang layak disembah seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW.

Jadi pergerakan mahasiswa Islam ke depan bukanlah perjuangan revolusioner radikal yang memiliki cita-cita pendek dan dangkal yang akan menggantikan sistem yang satu dengan sistem buatan manusia lainnya. Bukan pula perjuangan yang hanya menggantikan penguasa tiran dengan penguasa tiran lainnya.

Akan tetapi pergerakan mahasiswa Islam ideologis. Berjuang dengan misi pembebasan umat manusia. Membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah, Tuhannya manusia. Membebaskan manusia dari sistem buatan manusia menuju sistem buatan Allah SWT, Tuhan semesta raya.

Sumpah Mahasiswa

Semua duduk, hening, khusyu’ saat dibacakan ayat-ayat suci Alquran bahkan menangis ketika dibacakan do’a. Namun sorak sorai kembali membahana ketika mereka meneriakkan, “Allahu Akbar…! Allahu Akbar…! Allahu Akbar…!”

Mendekati puncak acara, yakni pembacaan Sumpah Mahasiswa, matahari semakin terik membakar, mendidihkan jiwa muda mereka yang semakin muak dengan sistem kufur yang selama ini diterapkan di Indonesia dan negeri-negeri Muslim lainnya.

Maka selain takbir dan yel Khilafah janji Allah yang pasti, dengan penuh semangat mereka pun meneriakan, “Demokrasi… hancurkan…! Kapitalisme… hancurkan…!”, “Sosialisme… hancurkan…! Komunisme… hancurkan…!”,

Mereka pun sangat rindu penerapan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah menggantikan sistem buatan manusia yang selama terbukti secara telak sangat menyengsarakan manusia di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti seperti yang telah Allah SWT tegaskan dalam Alquran.

Maka dengan tubuh yang bermandikan peluh dengan lantang mereka meneriakan, “Syariah… tegakkan…!, Khilafah…Tegakkan…!”. Allahu Akbar… kemudian teriakan “khilafah, khilafah, khilafah…!” bergemuruh.

Tibalah acara puncak, semua peserta mengankat tangan kanannya dan mengacungkan jari telunjuk seraya bersumpah dengan sepenuh jiwa. Membaca serentak lima butir sumpah dan menandatangani sumpah mahasiswa.

Mereka akan terus berjuang tanpa lelah untuk tegaknya syariah Islam dalam naungan Negara Khilafah Islamiyah di Indonesia dan negeri Muslim lainnya secara intelektual dan tanpa kekerasan.

Mereka pun bersumpah dengan sepenuh jiwa bahwa perjuangan itu dilakukan bukan karena sebatas tuntutan sejarah. Namun lebih dari itu. Perjuangan yang mulia tersebut merupakan konsekuensi iman yang mendalam kepada Allah SWT. [ Sumber : Mediaumat.com 19 Oktober 2009]