Ikan diperhitungkan sebagai sumber zat gizi yang sangat tinggi. Kandungan Omega 3 pada ikan mampu mencegah penyakit jantung dan penyakit degeneratif lainnya.

Sebuah studi yang dipaparkan dalam Jurnal American College of Cardiology pada July 2008 menunjukkan, masyarakat Jepang yang gemar mengonsumsi ikan memiliki kualitas jantung yang lebih sehat dibandingkan masyarakat Amerika Utara yang jarang mengonsumsi ikan.

Hasil penelitian yang dilakukan dr Daat Kromhout dari Universitas Leiden, Belanda, juga menunjukkan, masyarakat yang mengonsumsi ikan sekitar 30 gram sehari memiliki risiko terserang penyakit jantung 50 persen lebih rendah dibandingkan orang yang tak pernah mengonsumsi ikan.

“Masalah utama yang kami alami dalam budaya Barat adalah kami sangat sedikit mengonsumsi ikan,” kata William Harris, Direktur Penelitian bidang Metabolisme dan Nutrisi Universitas South Dakota.

Harris mengatakan, konsumsi dua makanan mengandung ikan seminggu sekali telah memenuhi kebutuhan Omega 3 dalam tubuh yakni sebesar 500 miligram. Omega 3 merupakan asam lemak yang dihasilkan melalui persenyawaan lemak ikan dalam metabolisme tubuh. Selain menghasilkan Omega 3, ikan juga mengandung banyak protein, vitamin, dan mineral.

Selain bermanfaat positif terhadap organ jantung, Omega 3 juga bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah, melemahkan pertumbuhan sel kanker, dan meningkatkan kecerdasan anak. Bahkan, masyarakat yang gemar mengkonsumsi ikan memiliki harapan hidup lebih panjang. (vivanews.com 7/11/2009)

JAKARTA (Antara): Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) minta tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2009.

“Saya usulkan kepada Menko (Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa) soal penambahan anggaran ini karena sisa anggaran DKP tidak besar sekitar Rp200 miliar,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Jakarta, hari ini

Dia juga meminta agar penambahan anggaran melalui APBN-P 2009 dapat dipercepat sehingga dapat dikeluarkan pada bulan Januari 2010. “Menkeu setuju. Kita juga akan bicarakan ini dengan Komisi IV DPR RI nanti,” ujar Fadel.

Tambahan anggaran tersebut, menurut dia, akan difokuskan untuk empat hal. Pertama, membenahi infrastruktur di daerah nelayan dan pesisir, termasuk memberikan fasilitas air bersih, tangki minyak. Kedua, pemberian benih ikan hingga rumput laut secara cuma-cuma kepada pembudidaya. Ketiga, yakni menjalankan konsep “minapolitan” bagi pesisir, nelayan, dan pulau-pulau kecil.

Dia menjelaskan bahwa konsep “minapolitan” adalah memberdayakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan komoditas unggulan daerah masing-masing. Pembedaan produk menjadi “branding” bagi satu daerah menjadi sangat penting karena untuk menciptakan produk unggulan.

“Ide ini akan dibantu oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kita akan membangun kampung-kampung lele, bandeng, dan produk khusus perikanan lainnya sebagai `branding` di setiap daerah,” tegas Fadel.

Untuk mendukung berjalannya program ketiga ini, menurut dia, telah ada 56 daerah yang akan dijadikan sebagai “Pilot Project” konsep minapolitan yang tersebar di 33 provinsi.

Hal keempat yang menjadi penting, lanjut Fadel, yakni pemberdayaan penyuluh perikanan. Hal ini penting untuk memberikan pembelajaran bagi nelayan lebih besar lagi.(bisnis.com)

Sebagaimana kita ketahui bersama setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari sumpah pemuda, sumpah pemuda diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai momen pemersatu bangsa dan juga momen mengkokohkan nasionalisme. Masih mampukah nasionalisme itu menjadi ikatan untuk menyatukan bangsa?

Hakikat Nasionalisme

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, dengan jernih menjelaskan nasionalisme ini dalam bukunya, Nizham al-Islam, beliau membedakan nasionalisme/kebangsaan dengan patriotisme. Meskipun sama-sama lahir dari naluri mempertahankan diri. Dalam patriotisme, perasaan yang dominan adalah upaya untuk mempertahankan diri dari ancaman luar, sementara dalam nasionalisme yang dominan adalah keinginan yang muncul dari kecintaan akan kekuasaan, terutama atas bangsa-bangsa lain.

Pada awalnya keinginan mempertahankan diri atau mencintai kekuasaan adalah sah-sah saja. Namun kemudian, ia menjadi berbahaya tatkala dijadikan sebagai ikatan untuk mempersatukan manusia atas dasar ras/etnik sebagai sesuatu yang paling suci dan paling tinggi. Nasionalismelah yang menyebabkan konflik terus-menerus, karena satu nation (bangsa/suku) sering bersaing untuk saling menguasai dan menaklukkan bangsa/suku yang lain. Semangat nasionalisme ini pula yang turut mendompleng ambisi bangsa-bangsa kapitalis untuk melakukan kolonialisasi yang penuh darah atas bangsa-bangsa lain.

Sama halnya nasionalisme yang merusak, patriotisme merupakan ikatan yang lemah, rapuh dan tidak kekal. Pasalnya, patriotisme akan muncul kalau ada ancaman/musuh dari luar. Setelah ancaman/musuh ini hilang, pudarlah ikatan ini; Di beberapa negara patriotisme menjadi senjata ampuh untuk melawan kolonialisme, namun menjadi lumpuh setelah penjajah lenyap. Ironisnya, kaum patriotis dan kaum nasionalis ini kemudian menerima dan mengadopsi sistem politik, ekonomi, dan pemerintahan warisan bangsa penjajah. Walhasil penjajahan sesungguhnya masih langgeng hingga kini.

Lagipula, nasionalisme maupun patriotisme tidak memiliki konsepsi untuk menyelesaikan persoalan kehidupan. Rasa kesatuan kebangsaan hanya dimanfaatkan untuk memadukan kekuatan demi mengusir penjajah dan tidak dijabarkan dalam strategi penataan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang merealisasikan kesatuan dan kedaulatan bangsa-bangsa pasca penjajahan.

Pandangan Islam tentang Nasionalisme

Dalam konteks inilah Syaikh Taqiyuddin menyebutkan bahwa ikatan yang terkuat bagi suatu masyarakat/bangsa adalah ikatan ideologis yang memiliki solusi komprehensif atas seluruh persoalan manusia. Untuk itu, dalam konteks dunia Islam, ideologi Kapitalisme hanya akan bisa dilawan dengan ideologi islam, bukan dengan nasionalisme.

Lebih dari itu, dalam pandangan Islam, nasionalisme maupun patriotisme jelas diharamkan. Bahwa umat islam harus mempertahankan dirinya, itu benar. Namun, dorongannya bukanlah nasionalisme/patriotisme, tetapi perintah Allah SWT untuk berjihad. Islam tidak melarang kaum muslim untuk meraih kekuasaan dan memperluas kekuasaan. Namun, kekuasaan dalam islam bukanlah kekuasaan itu sendiri. Tetapi untuk menerapkan syariah di tengah-tengah umat Islam sekaligus menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh dunia.

Ikatan nasionalisme ini semakin jelas keharamannya ketika menjadi tujuan tertinggi dan mengalahkan ikatan akidah islam. Dalam islam, ikatan tertinggi yang menyatukan manusia adalah akidah islam. Dengan tegas Allah SWT berfirman yang artinya: “sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara” (QS al-Hujurat [49] : 10). Artinya, bangsa atau etnis manapun, selama ia mukmin, adalah saling bersaudara.

Ikatan nasionalisme sesungguhnya telah memecah belah umat islam dalam negara bangsa (nation state) yang berbeda- beda. Padahal, sebelum itu mereka dipersatukan selama berabad-abad dalam wadah Daulah Islamiyah. Sepertinya sikap mementingkan keselamatan bangsa sendiri ini akan menyelamatkan. Nyatanya tidak. Tindakan seperti itu justru akan memperkuat penjajah kapitalis seperti AS untuk memperluas penjajahannya. Diamnya umat islam karena lebih mendahulukan kepentingan bangsanya membuat AS secara leluasa menyerang negeri-negeri islam dulu hingga sekarang seperti Afganistan dan Irak sekaligus mendukung Israel menyerang palestina. Iran pun berada dalam ancaman AS. Bukan mustahil, Indonesia adalah giliran selanjutnya.

Namun, perlu juga kita tegaskan, menolak nasionalisme sebagai paham bukan berarti kita tidak mencintai bangsa. Perjuangan kaum muslimin seharusnya untuk menolak kapitalisme sekaligus berupaya menerapkan syariah Islam dalam wadah Khilafah justru didorong oleh rasa cinta kepada bangsa ini. Bukankah akibat penerapan ideologi kapitalisme bangsa ini termasuk bangsa-bangsa lain di dunia islam menderita? Bukankah pula hanya syariah Islam yang akan menjadi solusinya?

Menolak nasionalisme bukan pula berarti kita menginginkan negara dan bangsa ini terpecah-belah. Justru syariah Islam akan memperkuat sekaligus memperluas persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini. Sebab, syariah Islam telah mengharamkan setiap upaya pemisahan dan disintegrasi umat. Khilafah Islam akan menjadi negara global yang lintas bangsa, suku, warna kulit, bahkan agama. Ikatan yang mengikat mereka adalah ikatan ideologi bukan ikatan nasionalisme. Oleh karena itu  maka sudah saatnya kaum muslim pada umumnya dan para pemuda atau mahasiswa pada khususnya berjuang menegakkan syariah dan khilafah sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah SWT.

Terselengaranya Kongres Mahasiswa Islam Indonesia yang dihadiri lebih dari 5000 mahasiswa Islam dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia yang bersumpah untuk perjuangkan syariah dan khilafah yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) pada 18 Oktober 2009 yang lalu harus direspon positif karena sebagai wujud koreksi atas pergerakan mahasiswa atau pemuda yang selama ini ada dan momentum tonggak perubahan sejarah mahasiswa atau pemuda menuju kehidupan yang lebih baik.

Sumpah generasi muda negeri ini, telah menyatakan secara intelektual solusi mendasar atas segala persoalan yang menimpa negeri ini. Mereka menyatakan, bahwa syariah Islam dalam naungan Khilafah Islamiyyah sebagai solusi tuntas persoalan yang menimpa masyarakat Indonesia dan juga negeri-negeri Muslim lainnya. Semoga, Allah SWT mendengarkan sumpah yang telah mereka nyatakan. Semoga, sumpah ini menjadi titik awal kebangkitan para intelektual muda Muslim untuk menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Insya Allah, Khilafah Rasyidah yang telah dijanjikan tidak akan lama lagi segera berdiri, amin. Allahu Akbar! Wallah a’lam bi ash-shawab. []

Segenap LDF MT Al-Marjan FPIK mengucapkan selamat menempuh Ujian Tengah Semester (UTS) mulai tanggal 26 Oktober-7 November 2009 di kampus IPB .Rajin belajar, berusaha dan berdoa. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (Q.S Alam Nasyrah:6-8)

Demokrasi, demokrasi, demokrasi pasti mati…

Demokrasi, demokrasi, demokrasi pasti mati…

Khilafah, Khilafah, akan tegak kembali…

Khilafah, Khilafah janji Allah yang pasti…

Itulah salah satu yel-yel yang dinyanyikan lebih dari 5000 mahasiswa-mahasiswi Islam dari berbagai perguruan tinggi dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, Bali, Madura dan Jawa dalam Kongres Mahasiswa Islam Indonesia (KMII), Ahad (18/10) di depan Basket Hall, Senayan, Jakarta.

Dengan penuh semangat, dari pagi hingga matahari tepat di atas kepala, mereka berulang kali melompat-lompat menerikan yel tersebut di sela-sela orasi para cendikiawan Muslim diantaranya adalah Fahmi Amhar, Dwi Condro Triono dan Fahmi Luqman di samping orasi dari para perwakilan mahasiswa.

Meskipun tidak turut melompat-lompat, sekitar seribu mahasiswi yang berdiri di sebelah kanan yang terpisah secara tegas dengan barisan mahasiswa, tidak kalah semangatnya, sambil mengangkat tangan terkepal, seirama menerikan yel tersebut.

Itulah salah satu ciri yang membedakan mahasiswa Islam dengan mahasiswa sekuler. Sehingga bukan hanya di masjid, barisan laki-laki dan perempuan terpisah. Di lapangan terbuka pun hukum Islam terkait dengan interaksi pria-wanita tetap diamalkan. Sehingga campur baur yang biasa terjadi dikalangan mahasiswa sekuler, tidak akan ditemukan dalam kelompok mahasiswa yang menjunjung tinggi syariah Islam.

Tonggak Perubahan

Kongres yang diselenggarakan Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) tersebut ialah sebagai koreksi atas pergerakan mahasiswa yang selama ini ada. Kongres menilai pergerakan mahasiswa yang ada selama ini lebih bersifat pragmatis dan demi kepentingan sesaat.

Fenomena itu bisa dilihat dari berbagai angkatan termasuk mahasiswa angkatan ’98 maupun ’66. Demi kepentingan perut semata mereka berebut kursi kekuasaan mengorbankan idealisme mereka sendiri ketika masih mahasiswa.

Bahkan lebih jauh dari itu, seperti yang dinyatakan Erwin Permana, Koordinator Badan Eksekutif Nasional BKLDK kepada Media Umat di sela-sela kongres, KMII ini merupakan koreksi total terhadap Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 lalu.

KMII ini merupakan momentum dan tonggak perubahan sejarah mahasiswa atau pemuda kelak. “Kita bisa mengambil pelajaran dari Sumpah Pemuda 1928, sumpah tersebut dapat membawa arus perubahan dalam pergerakan pemuda untuk lepas dari penjajahan yang ada saat itu,” ujar mahasiswa pasca sarjana UI tersebut.

Sumpah Pemuda mengubah persepsi para pemuda sehingga sadar dan bangkit bersama-sama mengusir penjajah. Namun sayangnya, mereka hanya berhasil mengusir penjajahan militer. Sedangkan penjajahan di bidang lain seperti penjajahan dalam bentuk politik, ekonomi, pergaulan, dan pendidikan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Itu bukan karena perjuangan mereka yang melanggar sumpah. Tetapi konteks sumpahnya itulah yang bermasalah sehingga mereka hanya berkutat pada perjuangan melawan penjajahan militer.

“Sehingga kalau kita lihat konteks Indonesia kekinian memang penjajahan secara fisik itu tidak ada, tetapi secara ekonomi, politik, budaya, kita dijajah. Mengapa penjajahan non fisik ini tetap ada? Karena memang intelektual kitalah yang dijajah,” ujarnya.

Oleh karenanya, Erwin menandaskan pemuda sekarang haruslah sadar dan bangkit secara intelektual. Terkait dengan itu, mahasiswa Islamlah yang sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi motor penggerak untuk menyatukan dan membangun visi intelektual menuju Indonesia yang lebih baik.

Terbebas dari penghambaan terhadap manusia sehingga hanya perintah dan larangan dari Allah SWT saja yang layak diikuti karena memang hanya Allah SWT yang layak disembah seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW.

Jadi pergerakan mahasiswa Islam ke depan bukanlah perjuangan revolusioner radikal yang memiliki cita-cita pendek dan dangkal yang akan menggantikan sistem yang satu dengan sistem buatan manusia lainnya. Bukan pula perjuangan yang hanya menggantikan penguasa tiran dengan penguasa tiran lainnya.

Akan tetapi pergerakan mahasiswa Islam ideologis. Berjuang dengan misi pembebasan umat manusia. Membebaskan manusia dari penyembahan kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah, Tuhannya manusia. Membebaskan manusia dari sistem buatan manusia menuju sistem buatan Allah SWT, Tuhan semesta raya.

Sumpah Mahasiswa

Semua duduk, hening, khusyu’ saat dibacakan ayat-ayat suci Alquran bahkan menangis ketika dibacakan do’a. Namun sorak sorai kembali membahana ketika mereka meneriakkan, “Allahu Akbar…! Allahu Akbar…! Allahu Akbar…!”

Mendekati puncak acara, yakni pembacaan Sumpah Mahasiswa, matahari semakin terik membakar, mendidihkan jiwa muda mereka yang semakin muak dengan sistem kufur yang selama ini diterapkan di Indonesia dan negeri-negeri Muslim lainnya.

Maka selain takbir dan yel Khilafah janji Allah yang pasti, dengan penuh semangat mereka pun meneriakan, “Demokrasi… hancurkan…! Kapitalisme… hancurkan…!”, “Sosialisme… hancurkan…! Komunisme… hancurkan…!”,

Mereka pun sangat rindu penerapan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah menggantikan sistem buatan manusia yang selama terbukti secara telak sangat menyengsarakan manusia di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti seperti yang telah Allah SWT tegaskan dalam Alquran.

Maka dengan tubuh yang bermandikan peluh dengan lantang mereka meneriakan, “Syariah… tegakkan…!, Khilafah…Tegakkan…!”. Allahu Akbar… kemudian teriakan “khilafah, khilafah, khilafah…!” bergemuruh.

Tibalah acara puncak, semua peserta mengankat tangan kanannya dan mengacungkan jari telunjuk seraya bersumpah dengan sepenuh jiwa. Membaca serentak lima butir sumpah dan menandatangani sumpah mahasiswa.

Mereka akan terus berjuang tanpa lelah untuk tegaknya syariah Islam dalam naungan Negara Khilafah Islamiyah di Indonesia dan negeri Muslim lainnya secara intelektual dan tanpa kekerasan.

Mereka pun bersumpah dengan sepenuh jiwa bahwa perjuangan itu dilakukan bukan karena sebatas tuntutan sejarah. Namun lebih dari itu. Perjuangan yang mulia tersebut merupakan konsekuensi iman yang mendalam kepada Allah SWT. [ Sumber : Mediaumat.com 19 Oktober 2009]

Acara Halal bihalal & Stadium General

Tema: “Menuju Penyatuan visi Intelektual Mahasiswa Untuk Indonesia Yang Lebih Baik”

Waktu : Ahad, 11 Oktober 2009

Tempat : Ruang DAR 1 Fahutan

Pukul : 08.00-13.00 WIB

KAMIS, 1 Oktober 2009, negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini kembali disuguhi oleh salah satu peristiwa cukup besar sekaligus mewah: Pelantikan Anggota DPR Terpilih Periode 2009-2014. Pelantikan yang dikawal tidak kurang oleh 3000-an pasukan keamanan ini dikatakan peristiwa besar karena para anggota DPR baru tersebut selama lima tahun ke depan akan turut ‘menentukan nasib’ jutaan rakyat negeri ini. Pasalnya, sebagaimana sebelumnya, melalui tangan para anggota DPR-lah sejumlah produk UU yang mengatur seluruh kehidupan rakyat bakal lahir. Pelantikan ini juga sekaligus mewah karena menelan biaya sekitar Rp 11 miliar hanya untuk acara sekitar dua jam saja. Jumlah sebesar itu baru anggaran dari KPU. Padahal, sebagaimana lima tahun sebelumnya, acara pelantikan tersebut lebih bersifat seremonial belaka. Adapun dari DPR sendiri, Setjen DPR telah menganggarkan Rp 26 miliar atau sekitar Rp 46,5 juta peranggota untuk biaya pindah tugas (tiket keluarga anggota Dewan dan biaya pengepakan) bagi anggota baru terpilih dari luar Jakarta. Hal itu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 (Kompas.com, 9/9/2009).

Berharap pada DPR Baru?

Sekitar 70% anggota DPR Periode 2009-2014 memang benar-benar baru. Namun, sesuai dengan hasil Pemilu 2009 lalu, keanggotaan DPR baru itu tetap didominasi oleh partai-partai lama yang notabene sekular. Berdasarkan validasi terakhir KPU, perolehan kursi tiap parpol di DPR adalah: Partai Demokrat 150, Partai Golkar 107, PDIP 95, PKS 57, PAN 43, PPP 37, PKB 27, Gerindra 26, Hanura 18 (Mediacenter.kpu.go.id, 14/5/2009).

Dengan keanggotaan yang mayoritas berasal dari parpol-parpol sekular, kaum Muslim yang mayoritas di negeri ini tentu tidak banyak berharap bahwa DPR baru ini akan berpihak kepada mereka. Pasalnya, meski banyak anggota baru, visi dan misi mereka tetaplah sama dengan partainya, yakni sekular. Karena itu, jangan berharap, misalnya, DPR baru akan banyak menerbitkan UU yang sesuai dengan syariah, meloloskan peraturan yang melarang aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah, dll. Yang terjadi, mereka akan banyak memproduksi UU sekular yang notabene bertentangan dengan syariah.

Selain itu, secara umum rakyat pun pantas untuk pesimis. Pasalnya, kualitas anggota DPR yang baru diperkirakan menurun. Ini karena pada Pemilu Legislatif lalu, dengan mekanisme suara terbanyak, banyak anggota DPR terpilih lebih karena faktor popularitas semata. Wajar jika kalangan artis/selebritis, misalnya, bisa dengan mudah mengalahkan caleg dari kalangan politisi kawakan yang tentu saja kalah populer.

Untuk menilai kualitas para anggota DPR baru, kinerja para anggota DPR lama bisa dijadikan acuan. Sebagai perbandingan, Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menilai kinerja Legislatif periode 2004-2009 masih buruk. Hal ini terlihat antara lain dari efektivitas pembuatan undang-undang serta komitmen untuk pemberantasan korupsi. “Kami menilai rapor DPR dengan nilai D, yang artinya masih buruk,” kata peneliti dari Pukat Korupsi Hifdzil Alim di Yogyakarta, Selasa (30/6).

Menurut dia, beberapa UU yang dihasilkan DPR juga memiliki substansi buruk, misalnya UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.4 Tahun 2009) karena memberlakukan kontrak karya hingga berakhir dan UU Badan Hukum Pendidikan (UU No.9 Tahun 2009) karena memasukkan konsep perusahaan ke dalam konsep penyelenggaraan pendidikan.

Di sisi lain, Direktur Pukat Korupsi Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa lembaga legislatif telah mati rasa. “Banyak UU yang ditolak oleh masyarakat, tetapi tetap diteruskan oleh DPR. Ini aneh, karena seharusnya dewan adalah wakil dari rakyat,” katanya (Matanews, 30/6/2009).

Dengan kualitas DPR yang buruk tersebut, wajar jika sejumlah survei menunjukkan tingginya kekecewaan masyarakat terhadap lembaga ini. Tingginya kekecewaan ini sangat beralasan. Pasalnya, banyak produk UU yang dihasilkan DPR tidak memihak rakyat yang berada di tengah himpitan dan beban hidup yang semakin sulit dan berkepanjangan. Perundang-undangan tersebut di antaranya UU Migas, UU Penanaman Modal, UU SDA, UU BHP, UU Minerba, dll. yang akan menimbulkan kehancuran perekonomian nasional dan lingkungan serta meningkatkan kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kelaparan rakyat di negeri yang kaya ini.

DPR: Wakil Siapa?

Melihat ‘track-record’ DPR yang jelas-jelas buruk dalam melegislasi/mengesahkan sejumlah UU, sebagaimana dicontohkan di atas, kita tentu semakin khawatir bahwa sejumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas 2009-2014 pun akan tetap mengenyampingkan kepentingan rakyat dan lebih memihak kepentingan mereka yang punya uang. Pasalnya, tidak dipungkiri, ‘aroma uang’ hampir selalu mewarnai setiap pembahasan RUU di DPR. Beberapa produk UU seperti UU Migas, UU SDA dan UU Penanaman Modal, misalnya, diduga kuat didanai oleh sejumlah lembaga asing seperti World Bank. Simak, misalnya, pernyataan USAID (United States Agency for International Development) “USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform.”

Khusus mengenai penyusunan UU Migas, USAID secara terbuka menyatakan, “The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000” (http:www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-009.html).

Berdasarkan UU Migas No 22 tahun 2001 ini, pemain asing boleh masuk sebebasnya dari hulu sampai hilir. Saat ini, menurut DR. Hendri Saparini, lebih dari 90% dari 120 kontrak production sharing kita dikuasai korporasi asing. Dari sekitar satu juta barel perhari Pertamina hanya memproduksi sekitar 109 ribu barel, sedikit di atas Medco 75 ribu barel. Sebaliknya, produksi terbesar adalah Chevron sekitar 450 ribu barel perhari. Berdasarkan UU Migas yang radikal itu pula, pada 2004 sebanyak 105 perusahaan swasta mendapat izin untuk merambah sektor hilir migas; termasuk membuka SPBU (Trust, edisi 11/2004).

Campur tangan asing dalam pembuatan UU tak hanya di sektor migas (minyak dan gas), tetapi juga di sektor lainnya. RUU Kelistrikan, misalnya, dibuatkan Bank Dunia. RUU BUMN dibuatkan oleh Price Waterhouse Coopers. RUU SDA, RUU Maritim, RUU BHP dan regulasi mengenai hajat hidup rakyat juga tak lepas dari intervensi asing. Bahkan khusus terkait dengan yang terakhir, yakni RUU BHP, menurut Darwis SN, pemerhati kebijakan publik, yang juga alumnus University of Adelaide Australia, draft-nya sebenarnya telah dirancang sejak pertemuan “World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision and Action” di Paris tahun 1998 yang disponsori UNESCO. Ini merupakan salah satu konsekuensi dari General Agreement on Trade in Services (GATS) WTO yang meliberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat. Bersama Amerika dan Inggris, Australia memang paling getol mendesakkan liberalisasi sektor jasa pendidikan melalui WTO. Pasalnya, sejak tahun 1980-an, mereka mendapatkan keuntungan paling besar dari liberalisasi jasa pendidikan (Ender dan Fulton, Eds, 2002). Pada tahun 2000 saja, ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai USD 14 miliar atau Rp 126 triliun.

Di bidang penanaman modal, pihak asing juga dibiarkan mengambil-alih perusahaan-perusaahan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti BUMN. Dengan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, pemain asing dan pemain lokal dibiarkan bebas berkompetisi di Indonesia. Pasal 7 ayat 1 dan 2 malah menghalangi “nasionalisasi” dengan berbagai aturan yang menyulitkan dan merugikan negara sendiri. Yang terjadi justru internasionalisasi BUMN. Tahun 2008, Komite Privatisasi memutuskan untuk memprivatisasi (melego) 34 BUMN dan melanjutkan privatisasi 3 BUMN yang tertunda tahun sebelumnya (Bisnis Indonesia, 5/2/2008).

Di sektor perbankan, ada UU Perbangkan. Melalui pasal 22 ayat 1b UU Perbankan ini, warga negara dan badan hukum asing bebas untuk bermitra dengan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia mendirikan Bank Umum. Pihak asing pun bisa memiliki hingga 99% saham bank di Indonesia. Saat ini 6 dari 10 perbankan terbesar di Indonesia kepemilikan mayoritasnya dikuasai asing.

Dengan semua kenyataan di atas, tentu tidak salah jika Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan, tidak ada produk hukum yang lahir dari (baca: demi) kepentingan masyarakat murni (Jabarnews.com, 11/6/2009).

Jika banyak UU tidak ditujukan demi kepentingan rakyat, lalu DPR itu wakil siapa? Karena itu, DPR sebagai wakil rakyat itu hanyalah klaim.

Kembalikan Kedaulatan Syariah!

Harus disadari, masalah pokok yang menimpa umat Islam saat ini di dunia, termasuk Indonesia, sesungguhnya berpangkal pada tidak hadirnya kedaulatan Asy-Syâri’—Allah SWT—di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang bercokol selama puluhan tahun justru ‘kedaulatan rakyat’ yang semu. Pasalnya, di DPR selalu yang duduk adalah segelintir orang yang sering justru tidak memihak rakyat, tetapi lebih sering memihak pengusaha, para pemilik modal dan bahkan kekuatan asing. Rakyat malah sering hanya dijadikan ‘sapi perahan’ oleh para wakilnya di DPR. UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU BHP dll yang dihasilkan oleh DPR pada faktanya lebih ditujukan untuk memenuhi kehendak para pemilik modal dan kekuatan asing. Rakyat sendiri tidak tahu-menahu duduk persoalannya.

Semua itu tidak lain sebagai akibat tidak tegaknya kedaulatan syariah akibat disingkirkannya al-Quran sebagai pedoman hidup. Mahabenar Allah Yang berfirman:

]وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى[

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran), sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (QS Thaha [20]: 124).

Menegakkan kedaulatan syariah adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi kaum Muslim. Satu-satunya lembaga yang mampu mewujudkan kedaulatan syariah itu hanyalah Daulah Islam seperti zaman Nabi saw., atau yang kemudian dikenal setelah Nabi wafat sebagai Khilafah, yakni Khilafah ‘ala minhaj an-Nubuwwah (yang tegak berdiri di atas manhaj Nabi saw.). Inilah yang telah dibuktikan oleh sejarah Kekhilafahan Islam selama berabad-abad.

Inilah jalan baru yang dibutuhkan oleh dunia, termasuk Indonesia saat ini. Jalan inilah yang akan mengubah wajah dunia (termasuk negeri ini) yang didominasi oleh kezaliman menjadi wajah dunia yang adil dan makmur. Kini jalan baru itu telah diemban oleh jutaan umat Islam dan berkembang di lebih dari 40 negara.

Sumber : al-islam edisi 474