Menjadi Negara Industri Perikanan

Sudah 54 tahun kita mengenal dan memiliki wilayah perairan nusantara melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Adanya deklarasi tersebut menjadikan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besarnya yang berasal dari wilayah perairan kepulauan berupa garis pantai sepanjang 95.200 km, wilayah laut sebesar 5,8 juta km2  atau 2/3 dari total luas wilayah Indonesia dan potensi lestari sumber daya ikan (SDI) laut Indonesia 6,5 juta ton per tahun atau 8,1% potensi ikan laut dunia (FAO, 2008) yang saat ini tingkat pemanfaatannya baru mencapai sekitar 5 juta ton.
Namun kenyataannya hingga kini keadilan dan kesejahteraan para nelayan tradisional masih belum terwujud. Oleh karena itu kebijakan industrialisasi perikanan yang menjadi program pemerintah saat ini harus mampu mengangkat kesejahteraan nelayan tradisional dan bukan sebatas wacana semata. Mengingat sektor ekonomi perikanan jika dikelola secara benar dan tepat sangat berpotensi untuk menghasilkan devisa negara sebesar US$ 120 miliar per tahun meliputi industri perikanan tangkap, industri perikanan budidaya, industri pengolahan perikanan, industri bioteknologi kelautan dan industri jasa penunjang perikanan lainnya.

KTT ASEAN dan Ekonomi Kelautan

Forum KTT ASEAN Business dan Investment Summit (ABIS) tahun ini mempunyai arti penting untuk menaikkan posisi tawar Indonesia di mata dunia internasional mengingat Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN Summit ke-19) yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, selama 16-18 November 2011. Selain itu forum tersebut juga membahas kemitraan ASEAN dengan negara mitranya meliputi Korea, Jepang, India, Amerika Serikat, dan Australia. Sehingga, tidak mengherankan jika banyak perserta dari kalangan bisnis terkemuka, para menteri bahkan kepala negara merasa berkepentingan untuk hadir. Apalagi terdapat agenda penting jangka panjang terkait ekonomi ASEAN dalam menuju ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Connectivity pada 2015.

Membenahi Pemasaran Perikanan

Selama ini, cara-cara dalam mengelola pembangunan perikanan, baik di daerah maupun di tingkat pusat, pada umumnya masih bersifat parsial dan terpilah-pilah. Acap kali hanya terfokus menggenjot produksi, tetapi lupa mengembangkan pasarnya, dan sebaliknya. Sehingga, para nelayan tangkap di Indonesia sampai sekarang masih sering tertimpa persoalan, dimana jika tidak ada atau sedikit ikan (musim paceklik atau bukan musim panen) harga ikan tinggi (bagus), namun begitu musim penangkapan atau panen ikan, harganya turun drastis seperti yang dialami oleh nelayan di sekitar Pelabuhan Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, diketahui bahwa harga semua jenis ikan turun daripada tahun lalu, harga ikan kerapu yang bisa mencapai Rp 300.000 per kilogram (kg) pada tahun 2010. Namun, tahun ini nelayan hanya bisa menjual ikan kerapu maksimal Rp 180.000 per kg atau turun hingga 40 % dari tahun 2010. Kemudian harga ikan kakap yang tahun lalu mencapai Rp 200.000 per kg, namun tahun ini hanya 120.000 per kg begitu juga dengan ikan yang lain. (Harian KONTAN 3 Oktober 2011).

Menghapus Politik Impor Garam

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati laut terbesar (mega marine biodiversity) (Polunin, 1983). Hal ini karena 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan dengan 17.500 pulau yang dirangkai oleh garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km (terpanjang kedua setelah Kanada). Oleh karena itu dengan potensi geografis yang dimiliki, secara rasional seharusnya impor garam mutlak tidak diperlukan selamanya.

Namun faktanya Indonesia masih mengimpor garam, sungguh menjadi “geram” ketika diketahui Indonesia juga telah mengimpor garam dari Singapura, padahal negeri kecil tersebut luasnya tidak lebih dari 138 kilometer. Keputusan pemerintah yang masih meloloskan izin impor garam justru dilakukan saat petani lokal panen sehingga banyak petani garam yang mengeluh. Ketergantungan terhadap impor yang begitu tinggi ikut memukul petani garam lokal. Saat ini, harga garam petani kualitas produksi satu (KPl) anjlok menjadi Rp 400-Rp 580 per kg. Padahal, harga patokan pemerintah untuk garam KPl adalah Rp 750 per kg dan garam KP2 Rp 550 per kg. (Kompas, 11/8/2011).

Peluang Menjanjikan

1 Ekor Tuna Sirip Biru Raksasa (342 Kg)
1 Kg = Rp. 10.421.052,
342 Kg = Rp. 3,5 Miliar
Sumber: China Daily, 7 Januari 2011

Sepercik Harapan Aa Idam

Surat Terbuka MT Almarjan FPIK kepada Presiden tentang Pembubaran Ahmadiyah

Kepada Yth.
Saudara Presiden Republik Indonesia
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Di Jakarta

Assalamu’alaikum.Wr.Wb,

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., penghulu para Rasul, keluarga dan para sahabat baginda. Semoga keselamatan senantiasa diberikan kepada siapa saja yang mengikuti tuntunan baginda, dan membela kehormatan agamanya.

Sehubungan dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai kelompok menyimpang yang mengikuti ajaran Nabi Palsu dari India yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, yang keberadaannya selama ini meresahkan umat Islam di Indonesia dan di dunia, karena terus menyebarkan ajaran mereka yang menyimpang dari ajaran Islam tersebut, maka Majelis Talim Almarjan FPIK IPB menuntut agar JAI ini segera dibubarkan. Semuanya itu demi mempertahankan akidah Islam, dan menjaga perasaan umat Islam.

Berita Foto “Panen Perdana dan Pelatihan Koperasi”

Gambar 1. Petani binaan Program Pemberdayaan Petani Sehat (P3S) Lembaga Pertanian Sehat sedang melaksanakan kegiatan panen padi pada lahan kurang lebih 3000 m2

Gambar 2. Pelatihan Koperasi bagi para pengurus kelompok tani-Gapoktan Program Pemberdayaan Petani Sehat (P3S) Lembaga Pertanian Sehat Cluster Serang serta Kegiatan Orientasi Program P3S untuk anggota baru.

Imlek Adalah Hari Raya Agama Kafir Bukan Sekedar Tradisi: Haram Atas Muslim Turut Merayakannya

Anda mungkin pernah mendengar pernyataan begini. Bahwa Imlek itu hanyalah tradisi dan bukan bagian ajaran agama tertentu. Karenanya umat Islam khususnya yang beretnis Tionghoa boleh-boleh saja merayakan Imlek. Benarkah Imlek hanya tradisi? Apakah boleh muslim turut merayakan Imlek? Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan persoalan ini kepada umat Islam, dengan menelaah ajaran agama Khonhuchu, serta menelaah hukum syariah Islam yang terkait dengan keterlibatan kaum muslimin dalam perayaan hari raya agama lain.

BBM Bisa Murah!

Pemerintah akan mengurangi subsidi BBM dengan melarang mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut akan secara bertahap dimulai bulan Maret 2011 di Jabodetabek hingga mencakup seluruh Indonesia pada 2013.

Alasan klasik yang diungkapkan Pemerintah dalam melakukan pembatasan BBM bersubsidi ini adalah untuk mengurangi Beban APBN. Menurut Pemerintah, pada tahun 2011 saja dana yang dapat dihemat dari kebijakan tersebut sebesar Rp 3,8 triliun.